HDI, Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

PERINGATAN Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang diperingati setiap 3 Desember, tahun ini menjadi berbeda karena pandemi covid-19. HDI 2020 mengusung tema ‘Membangun Kembali Kehidupan Yang Lebih Baik, Lebih Inklusif, Lebih Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Pandemi Covid-19’.

Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut pada dasarnya peringatan HDI merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang disabilitas, sekaligus momentum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.

“Peringatan HDI juga dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian, kesetaraan dan kesejahteraan penyandang disabilitas, dan wujud pengakuan dan eksistensi penyandang disabilitas,” kata Mensos Juliari dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Mensos menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk bersamasama mendorong upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program-program inklusi.

Dia berharap para penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses lebih besar dalam banyak kesempatan. Termasuk akses terhadap pekerjaan baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, katanya, ada kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memberikan kesempatan kerja sebesar 2% bagi penyandang disabilitas dan sebanyak 1% untuk kalangan dunia usaha.

Kemensos sendiri menyediakan fasilitas untuk pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Antara lain Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Ciung Wanara dan Balai Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD), di Cibinong, Bogor.

“Di sini merupakan balai pelatihan untuk disabilitas yang terbesar di Asia Tenggara. Selain itu peralatannya juga lengkap. Jadi saya minta para penerima manfaat (PM) yang diberikan pembinaan di sini mendapat peluang lebih besar di dunia kerja,” kata Juliari.

Hari Disabilitas Internasional diperingati untuk mendukung penuh kesetaraan para penyandang disabilitas dan mengambil tindakan agar penyandang disabilitas diikutsertakan dalam semua aspek masyarakat dan pembangunan.

Peringatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, menghilangkan stigma terhadap mereka, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan kemandirian dan kesamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan.

Dok. Kemensos

Menteri Sosial RI, Juliari P Batubara didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat menyaksikan pidato Presiden secara virtual tentang Hari Disabilitas Internasional. Presiden RI, Joko Widodo mendukung penuh penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (3/12/2020).

 

Creative Disability Gallery

Peringatan HDI tahun ini diselenggarakan dengan serangkaian acara dari 18 November hingga 3 Desember 2020. HDI 2020 sendiri meliputi enam sub-event besar, yakni Disabilities Creative Gallery dan Opening Ceremony & Prescon pada 18 November 2020, Disability Show (Variety Show) pada 2-3 Desember 2020, Disability Creative Award dan Key Opinion Leader Support pada 18 November-3 Desember 2020, dan Closing Ceremony pada 3 Desember 2020.

Pada HDI 2020 kali ini, Kemensos meluncurkan website www.creativedisabilitiesgalery.com yang dipersembahkan untuk para penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Website Creative Disability Gallery merupakan sarana promosi karya dan produk penyandang disabilitas yang berkualitas.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat mengatakan rangkaian kegiatan HDI 2020 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Dia mencontohkan, dengan mengakses laman Creative Disability Gallery, masyarakat dapat mengenal lebih dekat para penyandang disabilitas dan memetik pembelajaran dari semangat mereka yang selalu menyala di tengah keterbatasan.

“Creative Disability Gallery menampilkan beragam acara seperti pameran karya penyandang disabilitas, pertunjukan kreatif, talk show, sharing session, live games, dan kisah-kisah inspiratif para penyandang disabilitas,” katanya.

Salah satu hal keunikan penyelenggaraan HDI tahun ini ialah diselenggarakannya ‘Disability Show’ yang menghadirkan pameran virtual 360 derajat. Dalam hal ini, pengunjung seakan-akan merasakan datang langsung ke ruang pameran.

 

Lembaga Kesejahteraan Sosial

Salah satu yang menjadi perhatian Kemensos adalah menyoal layanan penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan diterapkannya platform baru kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, masyarakat dan residensial dalam pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI).

“Sesuai platform baru Ditjen Rehsos, ATENSI Penyandang Disabilitas merupakan pelayanan langsung yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos melalui Balai Rehsos Penyandang Disabilitas. Terdapat tiga pilar dalam pelaksanaannya, yaitu melalui keluarga, komunitas dan residensial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” kata Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Eva Rahmi Kasim.

Dirjen Rehsos menambahkan, LKS berperan penting memastikan agar penyandang disabilitas tidak tertinggal dalam proses layanan. Selain terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, katanya, LKS juga menjalankan fungsi pencegahan dan kegiatan yang bersifat konseling.

“LKS mempunyai fungsi sebagai mitra pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” kata Harry.

Oleh karena itu, lanjutnya, dalam konteks program rehabilitasi sosial, LKS baik sebagai pelaksana, mitra maupun potensi dan sumber kesejahteraan sosial, perlu mendapat dukungan, pengembangan serta pendayagunaan, terutama dalam pelaksanaan program ATENSI.

Selain itu, Kemensos juga memberikan bantuan anggaran kepada pemerintah daerah untuk rehabilitasi penyandang disabilitas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa waktu lalu, misalnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendapatkan bantuan tersebut sebesar Rp1,9 miliar.

Kepala Dinas Sosial Pemkab Manggarai Barat Agusthinus Mangiradja mengatakan bantuan anggaran dari Kemensos sangat membantu di tengah keterbatasan penanganan penyandang disabilitas di daerahnya. “Kami tidak memiliki UPT sendiri untuk disabilitas. Demikian pula dengan anggaran, kami hanya mengalokasikan di APBD sebanyak Rp100-200 juta,” katanya.

Sebelumnya, Penasihat Dharma Wanita Kementerian Sosial, Grace Batubara mengatakan bahwa anakanak penyandang disabilitas memerlukan perhatian dari semua pihak. Menurutnya, tugas utama pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan adalah menyiapkan ruang inklusif bagi para penyandang disabilitas, terutama fasilitas umum.

Di sisi lain, Grace menyatakan dukungan penuh keluarga terhadap penyandang disabilitas sangat penting untuk mengembangkan kemampuan mereka sehingga dapat berkembang, berkreativitas, dan turut berperan dalam pembangunan bangsa.

“Keluarga berperan dalam mendukung tumbuh kembang anak penyandang disabilitas. Orangtua harus tetap gigih dalam memberikan pola asuh terbaik dan harus yakin serta meyakinkan bahwa penyandang disabilitas juga setara dengan yang lain,” jelasnya. (Ifa/S1-25)