Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat pembuat keputusan di Kementerian Sosial. Diduga, OTT itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial covid-19.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pihaknya memonitor OTT tersebut.
"Kami sedang memonitor perkembangannya," kata Juliari singkat saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/12).
"Kita lihat dulu ya perkembanggannya. Ini kan masih tahap awal sekali," lanjutnya.
Baca juga: KPK OTT Pejabat Pembuat Komitmen Program Bansos
Sebelumnya, Firli mengatakan OTT yang dilakukan penyidik terjadi pada Jumat (4/12) malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.
Menurut Firli, pejabat Kemensos yang ditangkap diduga menerima hadiah dari beberapa vendor terkait pengadaan bantuan dan jasa penanganan bantuan sosial covid-19.
Saat ini, lanjut Firli, penyidik KPK masih mendalami keterangan tersangka.
"Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," kata Firli.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Setelah Edhy, giliran Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang ditangkap tangan.
Teranyar, Kamis (3/12), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. (OL-1)
KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dua pekan lal terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK mencatat telah menerima 2.273 laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Juni 2025. Laporan terbanyak berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.
KPK mengakui masih memiliki lima buronan yang hingga kini belum tertangkap. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut hal itu sebagai utang lembaga kepada masyarakat. Ini daftarnya
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved