Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat pembuat keputusan di Kementerian Sosial. Diduga, OTT itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial covid-19.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pihaknya memonitor OTT tersebut.
"Kami sedang memonitor perkembangannya," kata Juliari singkat saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/12).
"Kita lihat dulu ya perkembanggannya. Ini kan masih tahap awal sekali," lanjutnya.
Baca juga: KPK OTT Pejabat Pembuat Komitmen Program Bansos
Sebelumnya, Firli mengatakan OTT yang dilakukan penyidik terjadi pada Jumat (4/12) malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.
Menurut Firli, pejabat Kemensos yang ditangkap diduga menerima hadiah dari beberapa vendor terkait pengadaan bantuan dan jasa penanganan bantuan sosial covid-19.
Saat ini, lanjut Firli, penyidik KPK masih mendalami keterangan tersangka.
"Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," kata Firli.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Setelah Edhy, giliran Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang ditangkap tangan.
Teranyar, Kamis (3/12), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. (OL-1)
Khofifah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk pokmas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022.
Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk penyelidikan terkait pengelolaan mineral atau pertambangan di wilayah Indonesia bagian timur.
Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.
KPK juga menyita empat kontrakan dan kos-kosan terkait kasus ini. Aset itu ditaksir senilai Rp3 miliar.
Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved