Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat pembuat keputusan di Kementerian Sosial. Diduga, OTT itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial covid-19.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pihaknya memonitor OTT tersebut.
"Kami sedang memonitor perkembangannya," kata Juliari singkat saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/12).
"Kita lihat dulu ya perkembanggannya. Ini kan masih tahap awal sekali," lanjutnya.
Baca juga: KPK OTT Pejabat Pembuat Komitmen Program Bansos
Sebelumnya, Firli mengatakan OTT yang dilakukan penyidik terjadi pada Jumat (4/12) malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.
Menurut Firli, pejabat Kemensos yang ditangkap diduga menerima hadiah dari beberapa vendor terkait pengadaan bantuan dan jasa penanganan bantuan sosial covid-19.
Saat ini, lanjut Firli, penyidik KPK masih mendalami keterangan tersangka.
"Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," kata Firli.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Setelah Edhy, giliran Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang ditangkap tangan.
Teranyar, Kamis (3/12), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. (OL-1)
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
KPK kembali menggeledah lokasi di Kabupaten Pati dan mengangkut tujuh koper dari sebuah koperasi yang diduga terkait kasus Bupati Pati nonaktif Sudewo.
KPK telah menyediakan berbagai saluran bagi masyarakat untuk menyerahkan bukti tambahan, termasuk melalui platform daring (online)
Penyidik KPK mensinyalir nominal uang hasil pemerasan jauh lebih besar dari temuan saat ini.
KPK akan menghadapi kesulitan pembuktian di persidangan jika tetap memaksakan biaya jemaah sebagai delik kerugian negara.
RIBUAN warga Pati berkumpul di Alun-alun Pati melakukan syukuran atas tertangkap Bupati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat (23/1).
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved