Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengonfirmasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap beberapa pejabat pembuat keputusan di Kementerian Sosial. Diduga, OTT itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial covid-19.
Menanggapi kabar tersebut, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan pihaknya memonitor OTT tersebut.
"Kami sedang memonitor perkembangannya," kata Juliari singkat saat dikonfirmasi melalui keterangan tertulis, Sabtu (5/12).
"Kita lihat dulu ya perkembanggannya. Ini kan masih tahap awal sekali," lanjutnya.
Baca juga: KPK OTT Pejabat Pembuat Komitmen Program Bansos
Sebelumnya, Firli mengatakan OTT yang dilakukan penyidik terjadi pada Jumat (4/12) malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.
Menurut Firli, pejabat Kemensos yang ditangkap diduga menerima hadiah dari beberapa vendor terkait pengadaan bantuan dan jasa penanganan bantuan sosial covid-19.
Saat ini, lanjut Firli, penyidik KPK masih mendalami keterangan tersangka.
"Para tersangka sudah dibawa ke Gedung Merah Putih untuk pemeriksaan. Tolong beri waktu kami bekerja dulu, nanti pada saatnya KPK akan memberikan penjelasan," kata Firli.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Setelah Edhy, giliran Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna yang ditangkap tangan.
Teranyar, Kamis (3/12), KPK melakukan OTT terhadap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. (OL-1)
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Sebanyak Rp33 juta berhasil dikumpulkan pegawai KPK melalui metode zakat. Sementara itu, ada Rp12 juta infak yang juga terkumpul untuk menambah beasiswa yang diberikan.
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Informasi terkait aliran dana itu juga didalami dengan memeriksa eks Senior Vice President Investasi Pasar Modal dan Pasar Uang Taspen Labuan Nababan.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Agus menyampaikan, apa yang dilakukan oleh Menteri UMKM tersebut adalah contoh yang baik dan patut ditiru oleh pejabat lain maupun masyarakat luas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved