Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Padahal berdasarkan catatan KemenKopUKM, terdapat 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia. Minimnya pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal dikarenakan perizinan yang rumit.
Target pertama pemberdayaan koperasi dan UKM adalah rasio kewirausahaan yang pada 2023 diharapkan akan mencapai 3,21%.
RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mendapat respons dari Perhimpunan BMT Indonesia.
Menkop UKM Teten Masduki mengungkapkan olahan Moringa atau Daun kelor terpilih menjadi souvenir resmi acara KTT G20.
Akurindo dan Koperasi Jasa Mitra Sarana Perjuangan menyelenggarakan pameran UMKM bertajuk “MSP Expo Amazing Bali For G20
Koperasi mestinya tetap diatur pada RUU Perkoperasian yang saat ini sedang dalam pembahasan.
Menkop UKM Teten Masduki mengarahkan bisnis santripreneur dan para calon saudagar di sektor-sektor usaha untuk mengembangkan keunggulan domestik Indonesia.
GEDUNG Utama Indonesia Manufacturing Centre (IMC) atau Gedung Pusat Manufaktur Indonesia berdiri diatas lahan total 11 sektar di kawasan Citeko, Prered Purwakarta, Jawa Barat.
OPK akan didesain tidak sepenuhnya diisi orang-orang KemenKopUKM saja, melainkan ada perwakilan dari gerakan koperasi dan stakeholder lainnya.
Kompetisi digelar untuk memotivasi pembina, pengelola, konsultan pendamping, dan UMKM binaan PLUT KUMKM atau PLUTers yang telah berjuang dalam mengimplementasikan New PLUT KUMKM.
Produk UMKM yang masuk E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah bisa mencapai 98% dari target 1 juta produk UMKM.
Hal ini dikarenakan ketidakpastian dunia telah menyebabkan rantai pasok global terganggu dan konsumsi domestik akan menjadi hal yang diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi.
Untuk mengatasi koperasi simpan pinjam bermasalah, termasuk Indosurya, pemerintah akan merevisi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Pembangunan pabrik minyak makan merah di Sumatra yang sebelumnya dijanjikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan rampung pada Januari 2023 mengalami keterlambatan.
Kemenkop UKM dan Smesco menyatakan siap memfasilitasi pendaftaran dan pengurusan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap merek dagang UMKM.
Teten Masduki mengungkapkan saat ini, dengan peraturan perundangan yang ada, pengawasan terhadap badan usaha tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan.
Teten menjelaskan, selama ini, para pelaku koperasi menolak revisi karena nantinya di dalam aturan baru, pengawasan terhadap koperasi akan dilakukan oleh pihak eksternal.
Persoalan KSP gagal bayar juga ada yang terkait dengan praktik shadow banking. Itu merupakan kegiatan keuangan oleh lembaga keuangan non-bank di luar ruang lingkup regulator.
Langkah itu bertujuan mengantisipasi dugaan praktik pencucian uang di Koperasi Simpan Pinjam. Sebelumnya, PPATK melaporkan terdapat koperasi yang terindikasi melakukan pencucian uang.
Jumlah nasabah yang tercatat di KSP Indosurya bukanlah 23 ribu orang namun hanya sekitar 6 ribu
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved