Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki mengatakan akselerasi vaksinasi Covid-19 masyarakat secara umum menjadi krusial demi mencapai target vaksinasi nasional sebanyak 181 juta penduduk dan ini diharapkan akan terealisasi pada akhir tahun 2021.
"Sehingga kolaborasi Hippindo dan KemenkopUKM dalam pengadaan vaksinasi merupakan kerja sama yang sangat penting," kata Teten dalam Pencanangan Vaksinasi Covid-19 untuk Penyandang Disabilitas di Jakarta, Jumat (9/7).
Sejalan dengan lembaga riset dunia IMF dan World Bank bahwa ekonomi global akan kembali positif sampai 4,2-5,2% pada tahun ini dengan asumsi penularan Covid-19 dapat dicegah dengan vaksinasi yang mendorong kenaikan mobilitas sehingga konsumsi rumah tangga membaik.
Teten mengatakan di Indonesia sebelum pandemi, ekonomi digerakkan oleh 53% konsumsi rumah tangga. Untuk dapat bertahan dalam situasi ekonomi di masa pandemi dibutuhkan sense of crisis dalam menyikapi perkembangan yang terjadi.
Selain itu, berdasarkan data BPS Mei 2021 menunjukkan perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor pada Kuartal I 2021 mengalami kontraksi 0,24% didorong oleh tutupnya sejumlah gerai ritel.
"Rasa optimistis tetap harus kita jaga terdapat survei pada kuartal II tahun 2021 menginformasikan bahwa kondisi UMKM nasional sudah mengalami perbaikan signifikan 85% responden menjawab kondisi sudah mulai berjalan normal.," ujarnya.
Pada awal kuartal II juga tercatat tercatat 22% UMKM yang berhenti beroperasi kembali beroperasi pada tahun ini. Hal ini merupakan berita positif. Diharapkan dengan melonjaknya angka positif covid pada awal Juni ini tidak segera menurunkan kegiatan ekonomi.
Peran pemerintah sendiri untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 7/2021 tentang Kemudahan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan UMKM.
Dari PP tersebut kemudahan yang diberikan yaitu jaminan kredit program, perizinan berusaha, perizinan berusaha kemitraan strategis, alokasi 40% belanja pemerintah bagi koperasi UKM, dan infrastruktur publik bagi kegiatan UKM.
Kemenkop UKM dan Hippindo melakukan kerja sama untuk vaksinasi Target vaksinasi sebesar 500 ribu orang yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY Yogyakarta.
Hingga hari ini sentra vaksinasi di Smesco yang dibuka pada 7 Juni 2021 yang lalu setelah vaksinasi lebih dari 70 ribu UMKM dan masyarakat umum, dan pada hari ini ditargetkan 500 masyarakat disabilitas yang akan divaksin dan baru tervalidasi sebesar 114 peserta.
"Program vaksinasi ini sejalan dengan semangat pemerintah memprioritaskan perlindungan kesehatan bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas. Melalui vaksinasi usaha ini diharapkan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional," pungkasnya. (Iam/OL-09)
Salah satu cara menjaga daya beli masyarakat (khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak negatif oleh pandemi) ialah BLT.
Kebijakan fiskal dan APBN digunakan secara optimal untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan.
Percepatan vaksinasi diharapkan menciptakan kekebalan komunal yang mendukung mobilitas masyarakat dengan protokol kesehatan sehingga perekonomian bisa kembali bergerak.
OJK Jaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional
Kita berharap setelah kini Kota Depok masuk zona oranye, kerja keras semua pihak dapat turun menjadi kuning dan lalu hijau
Guna mempercepat pemulihan ekonomi, Pemprov DKI juga mendorong percepatan penerbitan izin bagi UMKM dengan layanan antar jemput izin bermotor
Kemitraan strategis antara Du Anyam dan KemenKopUKM telah menjadi contoh nyata pemerintah dapat bekerja sama dengan wirausaha sosial.
KemenKopUKM berkolaborasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam upaya mengembangkan UMKM, terutama terkait kemitraan dengan pelaku usaha besar.
Sektor UMKM menjadi bagian terpenting yang harus dilibatkan dalam proses hilirisasi, terutama dalam pengembangan produk di bidang Akuakultur dan agrikultur.
Kemenkop UKM Wadahi KPM PKH Graduasi dalam Koperasi
Kementerian Koperasi dan UKM mendorong perempuan pelaku UMKM mikro untuk menguasai keterampilan bisnis digital.
"Tata cara penyaluran Banpres Produktif telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020," kata Hanung,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved