MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, sinergi dan kolaborasi berkelanjutan antara Kementerianya dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus terus dilakukan, salah satunya melalui paltform SIPLah (Sistem Infomasi Pengadaan Sekolah).
SIPLah sendiri merupakan sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS.
"Kolaborasi ini bertujuan untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal. Sehingga, tercipta sumber daya manusia koperasi dan UMKM yang unggul dan berdaya saing," ungkapnya dalam acara Peluncuran Peningkatan Platform SIPLah, Kamis (26/8).
Namun, Teten mengakui terkait partisipasi UMKM dan Koperasi yang masih rendah di platform SIPlah, program kolaborasi yang telah berjalan dari tahun 2020 seperti sosialisasi dan pendampingan UMKM onboarding ke platform SIPlah, akan terus dimaksimalkan.
"Kami akan terus mendorong UMKM dan koperasi untuk onboarding di platform PBJ satuan pendidikan SIPlah," kata Teten.
Menurut Teten, potensi SIPLah sangatlah besar. Secara rata-rata belanja sekolah pertahun sebesar Rp54 triliun. Dia menegaskan bahwa UMKM dan koperasi berpeluang untuk berperan aktif paling sedikit 4% dari nilai potensi belanja sekolah.
Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi bersama Kemendikbud Ristek, kendala utama yang dihadapi oleh UMKM saat ini adalah masih sedikitnya produk dan harga yang belum kompetitif dibandingkan pasar offline.
"Untuk itu, upaya yang kami lakukan untuk mempersiapkan UMKM dan koperasi tidak hanya onboarding ke SIPlah. Tetapi juga meningkatkan daya saing dan kualitas produknya," tuturnya.
Baca juga : Mendag Kebut Pembahasan Kemitraan Internasional untuk Pemulihan Ekonomi Nasional
Beberapa upaya yang akan dilakukan antara lain pelatihan dan pendampingan KUMKM berbasis adaptasi dan inovasi teknologi, serta sesuai dengan target dan standarisasi pasar dilakukan.
Teten juga memberikan apresiasi terhadap peningkatan SIPLah serta akan terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada KUKM secara proaktif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas produk KUKM sehingga mereka dapat berperan aktif dalam ekosistem pasar logistik pendidikan di era digital ini.
“Dengan adanya percepatan sinergitas berkelanjutan antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha lokal, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dan ekonomi lokal, serta mengakselerasi kualitas SDM wirausaha utamanya KUKM di Indonesia,” ujar Teten.
Sementara itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, pada 2021 pemerintah pusat menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021.
“Dengan SIPlah, sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam SKB Empat Menteri,” ucap Nadiem.
Pada 2019, Kemendikbud merilis SIPLah sebagai sistem elektronik untuk pembelanjaan dana BOS. SIPLah adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS.
“Hingga saat ini, jumlah sekolah pengguna SIPLah terus meningkat dan SIPLah telah melayani lebih dari satu juta transaksi pembelanjaan,” pungkas Nadiem. (OL-7)
