MENTERI Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki berharap sinergi dari para kepala daerah kabupaten/kota diperkuat sehingga mampu melahirkan koperasi dan UMKM unggul di masa depan.
Menurut Teten, pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat berjalan baik atas peran dan partisipasi para kepala daerah. Salah satunya dalam program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu kepala daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam pengumpulan data dan pengusulan BPUM. Alhamdulillah, ini menjadi program unggulan PEN yang terasa manfaatnya bagi pelaku usaha mikro untuk bertahan,” ungkapnya dalam acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Rabu (1/9)
Melalui BPUM, pemerintah melakukan penguatan pendataan dan pendaftaran NIB serta pembukaan rekening sehingga usaha mikro mulai memiliki peluang usaha lebih luas. Ini merupakan bagian dari transformasi usaha mikro informal ke formal.
Secara khusus, Teten menyampaikan apresiasi kepada lima provinsi dengan tingkat partisipasi berkoperasi cukup tinggi, yakni Bali (25,89%), DI Yogyakarta (22,92%), Kalimantan Barat (22,28%), Jawa Tengah (18,64%), dan Nusa Tenggara Timur (17,77%).
“Keikutsertaan masyarakat dalam berkoperasi ini harus kita pacu terus agar koperasi benar-benar mampu berperan menjadi katalisator, agregator, dan pembesaran dari ekonomi rakyat yang kecil-kecil tadi,” kata Teten.
Teten juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memerlukan peran Pemerintah Pusat sekaligus Pemerintah Daerah, khususnya menyangkut perizinan, pendataan, dan lainnya.
Lebih lanjut, Teten menyampaikan program-program Kemenkop UKM untuk mendukung tercapainya koperasi dan UKM yang unggul. Di antaranya ialah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditingkatkan sepanjang pandemi, dan hingga 24 Agustus sudah terserap Rp165,14 triliun (65,11%) kepada 4,4 juta debitur.
“Saya lihat, dalam penggunaan KUR ini masih sangat timpang, antara Jawa dan di luar Jawa, antara sektor perdagangan dengan sektor rill pertanian/perikanan/peternakan dan perkebunan. Mohon bantuan dari Bapak/Ibu kepala daerah untuk menggerakkan pelaku UMKM di daerahnya memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini,” tuturnya.
Teten juga memaparkan tentang program penguatan koperasi dan UKM dalam rantai pasok bermitra dengan BUMN dan program SMESCO Indonesia untuk mendukung UMKM Masa Depan serta kebijakan afirmasi agar LPDB-KUMKM khusus menyalurkan dana bergulir untuk pembiayaan koperasi.
Teten juga mengajak Pemerintah Daerah untuk memastikan pengalokasikan 40% Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah untuk produk UMKM.
Secara nasional data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 2 Agustus 2021 menunjukkan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp144,31 triliun atau 33% dari target Rp446,96 triliun. Namun pencadangan pada RUP sudah mencapai Rp311,50 triliun atau 70% target. (Des/OL-09)
