Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKOPULHUKAM Mahfud MD menyatakan, besaran uang yang diduga masuk dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan lebih besar dari Rp300 triliun.
Komisi III DPR bakal memanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Teguh Dartanto meyakini bahwa sektor keuangan nasional jauh lebih prudent dari sebelumnya.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan aliran uang Rp300 triliun di Kemenkeu harus ditindaklanjuti. Ia siap bahas dengan DPR.
Tahun ini Indonesia diprediksi akan alami sejumlah tantangan ekonomi. Namun tidak akan mengantarkan Indonesia ke resesi.
Mahfud MD yang juga Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan, transaksi Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus diusut.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, adanya kasus ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu khususnya wajib pajak kepada DJP.
KPK membeberkan hasil klarifikasi kekayaan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahono Saputro.
Fenomena satu alumni antara insan KPK dan pihak yang sedang diusut kasusnya sering terjadi. KPK tetap profesional.
Momentum pemulihan ekonomi dan potensi penerimaan yang masih sangat besar di Sumatera Utara perlu terus dioptimalkan
ASN Kemenkeu Wahono Saputro terlihat mengenakan kalung tanda pengenal KPK berwarna merah yang bermakna diperiksa sebagai saksi.
Wakil ketua KPK Alexander Marwata menjamin tidak ada benturan kepentingan terkait penyelidikan kasus Rafael Alun trisambodo.
ICW mendesak Wakil ketua KPK Alexander Marwata mendeklarasikan diri tidak ikut penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo karena berasal dari satu almamater.
Perludem menyambut baik usulan mendagri tentang kepatuhan laporan pajak calon pemimpin yang akan berkompetisi di pemilu 2024, sebagai bentuk transparansi.
Yenti Garnasih meminta pejabat negara untuk memperbaiki komunikasi publik dan jangan memperkeruh masalah, termasuk terkait transaksi mencurigakan Rp300 triliun.
Kalau, misalnya, ada pemberitaan tentang adanya peredaran uang yang sangat besar dan tidak jelas itu tentunya ada ranahnya sendiri, tentu ada ranah hukum.
KPK akan menganalisis dokumen yang dibawa Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan ASN Ditjen Pajak Kemenkeu Wahono Saputro dengan LHKPN milik mereka.
KPK menilai cincin yang dikenakan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono berpotensi gratifikasi.
7,15 Juta SPT Sudah Diserahkan per 13 Maret
Kabar mengenai dugaan transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp300 triliun di lingkup pejabat Kemenkeu tidak benar.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved