Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memberikan pandangannya terkait aliran dana Rp300 triliun yang diduga mengalir di Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) seperti yang disebut Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu.
"Pertama, tanya ke pak Mahfud alasan dia kasih itu dari mana, uangnya dari mana. pak Mahfud mesti jelaskan. pak Mahfud kan Menko, harusnya gak omongnya asal gitu seperti LSM atau aktivis," katanya, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (20/3).
Menurutnya, adalah tugas dan tanggung jawab inspektorat jenderal (itjen) instansi terkait yang harus memeriksa aliran dana terebut.
Baca juga: Mahfud: Transaksi Mencurigakan di Kemenkeu Capai Rp349 Triliun
"Kedua, kalau itu memang ada ya irjen-nya suruh ngecek uang itu siapa yang terima. Itu tugasya irjen untuk pengawasan. Irjen harus memberikan pernyataan kalau misalnya itu gak ada, tapi kalau ada, kan gak tau publik," lanjutnya.
Lebih lanjut, Agus juga mengatakan bahwa terjadinya kegaduhan soal dana Rp300 triliun yang akhirnya membuat masyarakat bingung ini dikarenakan faktor kurangnya koordinasi antara para menteri.
Baca juga: Komisi III Panggil Mahfud MD untuk Jelaskan Transaksi Mencurigakan Kemenkeu
"Jadi, kalau sudah begini tanya komentar pak Presiden kalau menterinya gak koordinatif begini. Ini bukan baru aja, dari dulu kan begitu. Mereka gak bisa komunikasi, padahal kan ada rapat kabinet, ya ngomong aja. Jadi, kan ada problem leadership di negara ini kalau sampai menteri-menterinya gak bisa bicara," ujarnya.
"Susahnya apa buat komunikasi, kan bisa sambil telepon, bisa sambil ngopi, bisa rapat kabinet bicara. Gak usah bicara sendiri-sendiri di media, ngapain, emangnya mau mencari popularitas. Banyak hal-hal yang bisa dijelaskan dengan baik lalu orang paham, tapi tidak ada penjelasan. Intinya komunikasi antar menteri gak jalan, artinya kalau itu gak jalan, ada problem leadership-nya," tutupnya. (Nas/Z-7)
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved