Kepemilikan Perusahaan Istri Wahono Saputro dan Rafael Alun Didalami KPK

Rp28 Triliun Masuk Kantong Pemerintah melalui Lelang Surat Utang Negara

Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.

Komisi XI Setujui Efisiensi Kemenkeu Senilai Rp8,99 Triliun

KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Ditahan Kejagung terkait Kasus Jiwasraya

Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.

Beasiswa Ministerial Scholarship 2025 Ikut Dibatalkan Kemenkeu untuk Dukung Efisiensi Anggaran

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Kemenkeu Resmi Rilis Aturan PPN 12 Persen, Ini Daftar Barang Mewah Terdampak

Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.

Tingkatkan Kesadaran Investasi Masyarakat pada Instrumen SBN

Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.

Ironi Pemberantasan Korupsi Tecermin dari Bebasnya Setnov

Kasus Setnov bukan cuma merugikan negara. Tapi, kata dia, perkara itu secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP-e yang dikurangi.

Ketua KPK Serahkan Pemanggilan Yaqut Pascageledah ke Penyidik

Pimpinan KPK tidak mau ikut campur atas pertimbangan penyidik memanggil saksi untuk pemberkasan kasus. Saat ini, Yaqut masih berstatus saksi.

Setnov Bebas Bersyarat Jadi Kado Terburuk di HUT ke-80 RI

ICW menilai Setnov tidak seharusnya mendapatkan keringanan dalam kasusnya. Sebab, kata Wana, korupsi yang melibatkan pimpinan DPR sudah membuat preseden buruk di Indonesia.

Perjalanan Kasus KTP-E, Setnov Bebas Bersyarat dan Paulus Tannos Hindari Hukum

Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.

Dijerat KPK dan Hukumannya Disunat MA, Johanis Tanak Tanggapi Bebas Bersyaratnya Setnov 

MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.

KPK Gandeng PPATK untuk Ikuti Duit Haram dari Dugaan Korupsi Haji 2024

Sementara itu, dia mengatakan langkah-langkah yang dilakukan KPK tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara.

Kemerdekaan yang Memerdekakan: Indonesia di Persimpangan Global

Pendidikan, Ruh Kemerdekaan dan Kunci Pembangunan

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia