Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
"Sudah ada unit yang membantu bapak/ibu, yaitu Kesbangpol, itulah yang membantu urusan pemerintahan umum di Provinsi kabupaten dan kota."
Penyelesaian persoalan itu ditunjukkan dengan penyerahan lahan hibah untuk pendirian tempat ibadah dari Pemkot Bogor kepada pihak GKI Pengadilan.
Kemendagri berharap pemilu serentak pada 2024, yang mencakup agenda pilpres, pileg, serta pilkada, dapat berlangsung aman dan demokratis.
Surat Edaran kepala daerah sangat penting sebagai payung hukum PTM terbatas di daerah.
Penguatan pengawasan tata kelola keuangan dan program pemerintah daerah juga melalui kerja sama asistensi APIP dengan Kejaksaan, Polri dan BPKP.
Ia mengatakan daerah dengan serapan rendah mesti diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat.
Kondisi saat ini yang tidak banyak melahirkan ilmuwan produktif juga menjadi sorotan MIPI.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur KPPOD Arman Suparman mengatakan daerah dengan serapan rendah mesti diberikan sanksi berupa pemangkasan bantuan anggaran dari pusat.
“Belanja-belanja yang bersifat program padat karya sehingga berdampak pada penurunan pengangguran akibat covid-19,"
Presiden Jokowi mengatakan peran 416 bupati yang tergabung dalam Apkasi sangatlah penting dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.
PKK juga harus mulai melakukan survei lapangan terkait dengan situasi tersebut di masing-masing daerah agar mendapatkan data akurat dan menemukan solusi yang efektif.
"Beliau orang baik, tentu kita semua kehilangan, kami doakan keluarga diberikan ketabahan," ujar Bahtiar.
Vaksinasi tak hanya diserahkan pada Kepala Dinas, tapi perlu dipimpin langsung oleh para kepala daerah
"KK yang viral di TikTok tersebut masih versi yang lama dan mengacu pada Permendagri No. 19/2010,"
Sebelumnya, Mahkamah Agung mendapat permohonan uji materi SKB 3 Menteri tentang atribut dan seragam sekolah. Permohonan uji materi itu pun dikabulkan majelis hakim.
Arahan itu dituangkan dalam Surat Edaran No 800/2794/SJ yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 4 Mei 2021.
Untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus positif Covid-19, pemerintah melarang pejabat mengadakan buka puasa bersama dan open house atau halalbihalal.
PEMUTAKHIRAN data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, sebagai perlindungan sosial bagi rakyat Indonesia.
Selain aktivitas perekonomian, antisipasi kerumunan juga menyasar kegiatan keagamaan. Seperti, buka puasa bersama dan open house saat hari raya.
Selain akta kematian, Kemendagri juga menyerahkan dokumen kependudukan berupa KK dan KTP elektronik terbaru kepada keluarga korban.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved