Mendagri Tegur Pemda yang Realisasi Belanja APBD Rendah

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegur pemerintah daerah (Pemda) dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rendah.

Guna mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri mengatakan akan memonitor dan mengevaluasi realisasi APBD setiap pekan. Ia juga meminta dilakukan evaluasi harian, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota beserta jajaran terutama bagi daerah-daerah yang realisasi serapan anggarannya rendah.

"Kemendagri akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut," ujar Mendagri dikutip melalui siaran pers Kamis (25/11).

Belanja APBD, ujarnya, dapat mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat. Sehingga daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga ikut meningkat. Ia mencatat lebih dari Rp 700 triliun anggaran pemerintah pusat ditransfer ke daerah.

Baca juga: MK Perintahkan Perbaikan UU Cipta Kerja dalam 2 Tahun

"Daerah memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang," ucap dia.

Karena itu, pemerintah pusat, imbuhnya, mendorong percepat realisasi belanja daerah terutama yang masih rendah. Mendagri mencontohkan, kontrak-kontrak yang harus dibayarkan pada akhir tahun, dapat menggunakan APBD sehingga terserap.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen, sedangkan 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD-nya masih di bawah 70 persen.

Daerah-daerah tersebut diantaranya adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan beberapa provinsi lainnya.

Disamping itu, terdapat pula kabupaten dengan realisasi belanja APBDnya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, Kupang.

Sementara itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, diantaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, Palembang, dan beberapa kota lainnya. (OL-4)