Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PANDEMI Covid-19 memberikan tekanan pada hampir semua lini kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, juga memunculkan gerakan kolaborasi dari berbagai lapisan.
Kerja nyata yang dilatarbelakangi semangat kolaborasi, terbukti meringankan beban mereka yang terdampak, sehingga layak diapresiasi.
Anugerah Tangguh Adhiwirasana adalah ajang pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang unggul dalam penanganan kebencanaan, yang diinisiasi Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB).
Tema tahun ini adalah Kolaborasi Indonesia Tangguh Bencana yang diharapkan dapat menjadi penyemangat daerah dalam siklus penanganan pandemi Covid-19, serta percontohan bagi daerah lain dalam mengembangkan kolaborasi penanganan bencana.
Apresiasi penanganan kebencanaan tersebut meliputi penanggulangan bencana alam dan non-alam. Sedangkan penilaian dititikberatkan pada inisiatif inovasi dalam penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Juri terdiri atas tim profesional lintas bidang, dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tri Rismaharini sebagai dewan juri kehormatan.
Dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Selasa (9/11), Ketua Panitia Anugerah Tangguh Adhiswirasana, I Nyoman Gde Agus Asmara menjelaskan bahwa penilaian telah dilaksanakan dalam beberapa tahap, sedangkan pemberian penghargaan rencananya akan dilakukan Presiden Joko Widodo.
Penilaian pertama adalah klaster berdasarkan aspek geografis dan kapasitas fiskal daerah.
Tahap penjaringan ini menggunakan data sekunder di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial ini dilakukan pada sebanyak 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, untuk melihat kinerja daerah dalam pengendalian pandemi.
Menyusul berikutnya adalah self assesment dan sesi wawancara. Menyoroti sesi wawancara yang dihadiri hampir seluruh kepala daerah beserta elemen terkait, Nyoman menyebutkan bahwa hal tersebut mengindikasikan kolaborasi memang telah terjalin di daerah-daerah unggulan tersebut, dengan pemimpin yang kolaboratif.
“Semua pihak sudah terlibat termasuk satgas daerah. Hal ini mengindikasikan daerah-daerah unggul ini mampu menjalankan kolaborasi dengan baik,” terangnya.
Diakui Nyoman, penanganan pandemi sejauh ini belum ada rumusnya. Karena itu, setiap daerah di Indonesia sampai saat ini terus berproses dalam menangani pandemi secara efektif dan efisien.
Terkait hal tersebut, menurutnya, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan secara reguler tiap tahun guna memberikan apresiasi bagi kepemimpinan kolaboratif dalam menangani kebencanaan.
“Juga diharapkan menjadi pemicu untuk terus berbenah, belajar, menyempurnakan strategi dan halhal lain di daerah untuk penanganan pandemi,” lanjutnya.
Kesempatan yang sama, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan ada beberapa kriteria yang dilihat terkait bagaimana daerah menghadapi kondisi pandemi, terutama kolaborasi lintas sektor menjadi sesuatu yang harus dilakukan di masa pandemi.
“Tidak bisa hanya sektor kesehatan, sementara sektor lain tidak patuh. Saat rem darurat, semua sektor harus melakukan hal yang sama. Bagaimana kebijakan pemerintah disikapi masyarakat dengan patuh, bagaimana Pemda mengajak beberapa elemen masyarakat agar memahami penerapan aturan PPKM,” paparnya.
Ia menjelaskan, situasi pandemi di Indonesia makin membaik. Kepatuhan protokol kesehatan juga cukup baik, terutama dalam mengenakan masker. Namun situasi pandemi bukan hanya terkait protokol kesehatan.
“Tetap ada unsur lain seperti bagaimana mobilitas dibatasi, testing atau deteksi dini untuk menemukan kasus positif dan memisahkan dengan masyarakat yang sehat, serta vaksinasi,” ujarnya.
Dalam hal vaksinasi, hingga kini sebanyak 205 juta dosis vaksin sudah disuntikkan. Nadia tidak memungkiri, bahwa masih ada tantangan dalam hal distribusi vaksin ke daerah, baik terkait transportasi dari pusat ke provinsi hingga kabupaten/kota, atau jarak dari tempat tinggal penduduk ke fasyankes terdekat.
Guna meminimalkan tantangan ini, salah satunya, tenaga kesehatan harus berkoordinasi melakukan vaksinasi door to door.
Sedangkan untuk daerah yang cakupan vaksinasinya mencapai 60-70% dapat menyisir masyarakat yang masih ragu-ragu untuk divaksin.
“Butuh banyak edukasi untuk meyakinkan mereka agar mau divaksin dengan melibatkan tokoh masyarakat/agama,” ujar Nadia.
Dalam hal edukasi, Ketua Dewan Pengawas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko menjelaskan bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki kewajiban untuk meneruskan berita yang kredibel kepada masyarakat guna meminimalkan informasi tidak benar.
“TVRI teratur memberikan informasi tentang perkembangan Covid untuk menyiarkan informasi yang kredibel kepada masyarakat. Termasuk meneruskan informasi prestasi kepahlawanan kepala daerah dan masyarakat dalam menangani pandemi di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Hal ini, menurutnya, sebagai pendampingan kepada publik, karena media main stream masih dipercaya memberikan berita yang lebih akurat dan bertanggung jawab.
Untuk itu TVRI akan terus melakukan literasi media kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Edukasi juga dilakukan TVRI melalui media sosial untuk merangkul anak muda.
Pihaknya sangat mendukung ajang pemberian anugerah ini, karena mengandung banyak berita kebaikan dan kisah kolaboratif dalam inovasi pengendalian pandemi yang dapat lebih digali, kemudian ditularkan kepada publik Indonesia.
Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan, meski situasi Covid-19 Indonesia sudah membaik, kewaspadaan tidak boleh dilonggarkan.
“Situasi membaik bukan berarti persoalan sudah hilang. Virus masih ada, makanya tetap waspada tidak boleh lengah. Sejak awal Bapak Presiden katakan kepada kita sistem penanganan yang kita gunakan untuk pandemi adalah strategi gas dan rem,” ujarnya.
Safrizal menyampaikan, dengan kerja sama semua pihak dan memperhatikan situasi yang berkembang, diharapkan bisa tercapai pertumbuhan ekonomi 4% bahkan 5% di akhir tahun 2021.
“Kita akan genjot perekonomian namun tetap dengan tingkat kedisiplinan tinggi dan saling melindungi,” ujarnya.
Ia menekankan, meski angka kasus rendah di Indonesia, tapi itu menandakan bahwa Covid-19 masih ada. Karenanya, ketaatan terhadap pembatasan dan protokol kesehatan harus tetap dijaga.
Setiap pihak diharapkan bekerja sama berkolaborasi menjaga situasi yang sudah baik, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, TNI Polri, lembaga, termasuk tentu saja masyarakat.
“Kita adalah hero (pahlawan) bagi sesama. Semuanya adalah pahlawan. Kita bisa melindungi orang lain dengan seprotektif mungkin untuk mencegah penularan, sehingga kita bisa lanjutkan aktivitas sosial ekonomi yang sudah mulai pulih,” tuturnya. (Nik/OL-09)
MEMASUKI pekan terakhir bulan Agustus 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah peristiwa bencana hingga Selasa (26/8) pukul 07.00 WIB.
Bea Cukai Pekanbaru memberikan fasilitas impor sementara untuk lima helikopter guna mendukung percepatan penanggulangan bencana nasional.
terkait update gempa hari ini, Kepala BNPB Suharyanto memerintahkan untuk monitoring lapangan dan kaji cepat dengan BPBD di Provinsi Jakarta, Kota/Kabupaten Bekasi, Tangerang dan sekitarnya
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Gempa Bumi secara virtual, Minggu (17/8) malam.
BNPB melaporkan satu orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8).
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved