Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PRESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan peraturan presiden untuk mencegah dan mengatasi korupsi bersama-sama melalui Satu Data Indonesia. Regulasi tersebut bertujuan mengintegrasikan layanan manajemen berbasis data di seluruh instansi pemerintah guna mempercepat layanan pemerintah yang lebih cerdas.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memiliki sistem informasi pemerintah daerah, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) melalui Nutanix untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem, Kemendagri juga dapat menyertakan 99% dari seluruh target provinsi dalam waktu kurang dari setahun.
"Tata kelola data sangat penting bagi kami dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik. Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat," kata Asmawa Tosepu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendagri.
Dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini Kemendagri memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi, dan memiliki kapabilitas yang tinggi untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis. "Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya merupakan hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," lanjut Asmawa Tosepu.
Lingkungan sebelumnya terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang berkapasitas sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.
Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Tim TI kesulitan untuk menangani integrasi data serta menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi. Kemendagri pun mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.
"Ini merupakan awal perjalanan kami bersama Nutanix. Kami sangat gembira melihat manfaat-manfaat baru yang didapatkan. Dengan memberikan kendali yang lebih besar terhadap infrastrutur cloud kami, Nutanix membantu mewujudkan misi utama kami yakni mengimplementasikan e-governance guna mengatasi korupsi di pemerintahan provinsi di Indonesia dan menyediakan layanan yang lebih baik semaksimal mungkin," ujar Asmawa Tosepu.
Ketika Kemendagri memulai perjalanannya bersama platform cloud Nutanix, mereka baru pada tahap awal pengadopsian teknologi tersebut. Sekarang sebanyak 90% dari infrastruktur kementerian sudah bermigrasi ke 20-node cluster dari Nutanix yang menawarkan transformasi digital luar biasa.
"Setelah menggunakan Nutanix HCI (hyperconverged infrastructure), kami dapat memecahkan banyak persoalan yang tadi kami rasa tidak bisa diselesaikan. Kami telah mengintegrasikan sistem online antara pemerintah pusat dan daerah terkait budgeting, procurement, purchasing, dan audit. Kami kini memiliki standardisasi data dan interoperabilitas antardaerah. Reporting dan budgeting sudah kami persingkat secara signifikan dengan pendekatan baru ini. Dengan kemampuan melihat lebih mendetail kebutuhan anggaran daerah masing-masing instansi pemerintah, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami mengalami peningkatan dalam akuntabilitas pemerintahan serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik," papar Asmawa Tosepu.
Kemendagri menyadari bahwa mereka membutuhkan platform yang bisa menangani setiap aspek pengumpulan dan manajemen big data untuk meningkatkan performa dan mendukung Satu Data Indonesia. Mereka juga membutuhkan penggunaan teknologi big data yang efektif untuk menganalisa volume, kecepatan, dan jenis data yang terus tumbuh agar bisa memperoleh pengetahuan yang lebih baik ke seluruh wilayah pemerintahan.
Nutanix Cloud Platform membantu tim TI di Kemendagri menjalankan layanan turnkey storage, komputasi, dan virtualisasi untuk aplikasi apa saja. Solusi ini memberikan insight bagi Kemendagri untuk memastikan zero downtime pada workflow e-gov yang sangat penting dan mendukung kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data tanpa disrupsi. Dilengkapi dengan kendali terpusat untuk seluruh layanan TI, Kemendagri kini sudah mencapai penghematan biaya yang diharapkan serta akan ada banyak lagi benefit lainnya.
"Pada September 2020, Peraturan Kemendagri menyatakan SIPD sudah harus dieksekusi. Di awal proyek ini, kami memproyeksikan implementasinya akan membutuhkan waktu lebih lama. Namun dengan bantuan Nutanix, kami sukses menjalankan sistem ini kurang dari 12 bulan mulai pengembangan aplikasi hingga dijalankan sepenuhnya," ulas Asmawa Tosepu.
Dengan Nutanix yang mendukung core database engine, Kemendagri telah mengatasi tantangan pada puncak manajemen data atau bagian apapun yang terkait. Performa database setidaknya 50% lebih baik dan dengan mudah bisa melakukan scale up dengan menambahkan node, jika dibutuhkan.
Kini, Nutanix adalah bagian penting dari dari IT blueprint yang strategis di Kemendagri. Setelah diterapkan, solusi Nutanix bisa mengelola puncak response time di sistem dengan mudah. Keuntungan utama dari migrasi Nutanix yakni efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam manajemen. Secara keseluruhan, Nutanix telah membantu tim meraih sekitar 40% penghematan biaya operasional.
Manajemen terpusat dari Nutanix Prism merupakan faktor yang esensial dalam membuat workflow menjadi lebih mudah bagi tim TI. Nutanix mempercepat end-to-end workflow di SIPD setidaknya dua kali lipat, imbuhnya, dengan menghasilkan penghematan waktu yang besar bagi tim. Mereka bisa lebih fokus pada urusan-urusan bisnis yang lebih penting, alih-alih sibuk melakukan maintenance sehari-hari."
Baca juga: Ransomware dan Malware Bisa Jadi Petaka Bagi Dinamika Dunia Digital
Ke depan, ia berharap proyek transformasi digital seperti ini bisa menjadi contoh bagi institusi-institusi lain, terutama instansi pemerintah. "Kami berharap bisa membangun hubungan jangka-panjang dengan Nutanix dan berkolaborasi dalam perjalanan transformasi digital kami. Di masa mendatang, kami ingin memperluas perjalanan ini menuju cloud cognitive dan memecahkan sebagian masalah big data. Kami senang jika bisa belajar dan berbagi pengetahuan dengan instansi-instansi pemerintah lain di Indonesia," tutupnya.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Transformasi digital kini tengah mengalami kemajuan pesat di berbagai sektor industri. Salah satu yang menjadi hal penting untuk diperhatikan adalah pemanfaatan big data.
Sistem peringatan dini akan semakin kuat apabila ilmu pengetahuan dikolaborasikan dengan teknologi mutakhir berbasis big data dan kecerdasan buatan tanpa mengabaikan kearifan lokal.
Keamanan siber menjadi isu yang semakin krusial di era digital ini. Hal ini disampaikan Founder AwanPintar.id® Yudhi Kukuh
Publik khawatirkan isu kemanan data BAIS usai dugaan kebocoran data oleh hacker
Aplikasi berbasis web ini memungkinkan pengguna memantau obrolan terkini di berbagai media sosial dan mengolahnya menjadi data berharga
Confluent menyediakan semua yang dibutuhkan perusahaan untuk mengimplementasikan Kafka dengan cepat, aman, dan andal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved