Minggu 28 November 2021, 23:15 WIB

Pemerintah Harus Jalankan Fungsi Kontrol Terhadap Ormas

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Pemerintah Harus Jalankan Fungsi Kontrol Terhadap Ormas

DOK MI
Kementerian Dalam Negeri

 

PENGGIAT media sosial Ferdinand Hutahaean mengatakan UU Ormas telah merinci aktivitas berikut batasan-batasannya. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan sekaligus yang mengatur dan mengendalikan jalannya sebuah ormas harus melakukan fungsi kontrol.

"Itu untuk melakukan evaluasi semua ormas, apakah melakukan pelanggaran terhadap UU Ormas dan apakah ormas ini menyimpang dari AD ART serta visi misi berdirinya. Nah dengan demikian maka ormas yang suka melakukan keresahan di tengah publik tentu Kemdagri harus melakukan pembinaan hingga pencabutan izin atau pembubaran terhadap ormas yang justru menciptakan keributan,kegaduhan dan kecemasan ditengah publik apalagi menimbulkan ketakutan," paparnya.

Ia mengatakan ormas tidak boleh dibiarkan menjadi kekuatan yang justru menimbulkan ketidakamanan di tengah publik. Maka ormas yang demikian harus dievaluasi, dibina hingga pembekuan izin dan pembubaran.

Belakangan kerap masayarakat melihat tawuran antarormas di lapangan. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus dan harus dilakukan pembinaan.

"Nah apakah fungsi pembinaan dari Kesbangpol sudah berjalan. Jika sudah dilakukan pembinaan tapi tetap melanggar aturan, menurut saya ormas apapaun itu layak dibubarkan. Kita berharap ormas justru menjadi pelindung masyarakat, membantu pemerintah menciptakan keamanan lingkungan bukan justru menciptakan keributan," tutupnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengatakan pemberian izin bagi ormas didasarkan pada tujuan untuk membantu pemerintah dengan syarat menjaga ketertiban umum. Bila terdapat pelanggaran maka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus proaktif memanggil pengurus dari ormas untuk memberi peringatan.

"Ketima masih tetap menimbulkan keresahan di masyarakat tentu Kemendagri bisa mencabut ijin dari ormas itu atau tidak memperpanjang perizinannya. Ini sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang ijin ormas FPI dan lainnya," tegasnya.

Junimart menambahkan pemerintah harus tegas terhadap ormas. Terlebih di tengah pandemi covid-19 yang menuntut semua elemen bangsa mencegah virus ini dan memilihkan ekonomi. (OL-15)

Baca Juga

Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...
DOK MI

Golkar Berpeluang Usung Anies-Airlangga

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:15 WIB
PELUANG Partai Golkar untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai...
MI/Vicky Gustiawan

Waketum Golkar Undang Anies ke Makassar, Pengamat : Sinyalemen Golkar Cari Capres Alternatif 

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:02 WIB
Sebab dengan elektabilitas Airlangga yang masih sangat rendah ini sangat kecil bisa bersaing dengan tokoh-tokoh lainnya di Pilpres...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya