Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Indonesia (UI) menyelenggarakan webinar memperingati Hari Inovasi Indonesia dengan mengusung tema “Strategi Inovasi dan Daya Saing Daerah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi” pada Senin (01/11).
Webinar ini merupakan rangkaian webinar series UI bersama mitra industri yang diprakarsai oleh Direktorat Kerja Sama UI, sebagai upaya UI dalam mewujudkan konsep kerja sama pentahelix.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si hadir sebagai keynote speaker menggantikan Mendagri Prof. Tito Karnavian.

Di awal paparannya, Agus Fatoni menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil keluar dari resesi di triwulan kedua pada tahun 2021 dengan mengalami pertumbuhan ekonomi 3,31% dan mencatatkan Indonesia sebagai contoh negara yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi secara year on year sebesar 7,07%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat.
Hal ini meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga menjadi sebesar 5,93%, konsumsi lembaga non profit rumah tangga sebesar 4,12%, dan konsumsi pemerintah meningkat menjadi 8,06%.
“Peningkatan ekonomi ini menjadi pertanda baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan ekonomi kembali pada triwulan berikutnya,” ujarnya.

“Satu hal yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi. Investasi berperan dalam pemulihan ekonomi dan memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara," jelas Agus Fatoni.
Realisasi investasi di Indonesia terus meningkat, dimana besarnya proporsi realisasi investasi penanaman modal dalam negeri hampir menyamai penanaman modal asing. Hal ini menunjukkan bahwa tendensi positif penanaman modal dalam negeri mengalami ketahanan uji terhadap dampak pandemi Covid-19.
Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini adalah nilai ekspor-impor Indonesia, dimana terjadi peningkatan dan perkembangan yang menggembirakan.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia berbasis dan juga ditunjang oleh inovasi, yang merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian visi misi Indonesia 2045,” ujar Agus Fatoni.
Senada dengan paparan dari Balitbang Kemendagri, Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP, hadir sebagai salah seorang pembicara dalam diskusi sesi pertama yang membahas “Strategi Peningkatan Ekonomi Lokal di Provinsi Jawa Tengah”.
Ia memberikan penjelasan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah membaik dan stabil.
“Konsep pembangunan ekonomi lokal yaitu bagaimana kita memberdayakan yang ada di lokal ini. Lokal ini artinya Jawa Tengah punya beberapa nilai yang cukup bersaing berupa produk-produk tekstil di Jawa Tengah di antaranya furniture bagus serta produk pertanian kita bagus," jelasnya.
"Kemarin, waktu kita coba produk pertanian diekspor bekerja sama dengan menteri pertanian yang ternyata dalam satu minggu bisa mendapat Rp 7 triliun,” ujar Ganjar.
Menurut Ganjar, performa investasi tidak cukup mudah karena beberapa tempat mengalami kesulitan tetapi Pemda Jateng juga mendorong UMKM untuk tetap bangkit. Penduduk usia kerja di Jawa Tengah terdampak Covid-19 cukup banyak yaitu sekitar 2 juta lebih dengan presentase penduduk sekitar 9,18%.
Ia menjelaskan upaya yang telah dilakukan Pemda Jateng yaitu penguatan UMKM dengan keterampilan SDM dan kualitas produk, permodalan, legalitas dan perizinan, bahan baku dan alat produksi, dan penghargaan terhadap UMKM berprestasi.
“Mengutamakan membeli produk UMKM di sekitaran kita sehingga UMKM kita dapat maju dan berkembang, serta gerakan membeli dagangan UMKM tetangga dan sekitar,” ujar Gubernur Jateng.
Selanjutnya, Plt. Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Dr. Drs. Sugeng Hariyono, MPd., menjelaskan bagaimana Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berkontribusi untuk strategi daya saing daerah.
“Sebagaimana telah diatur dalam UU 23 tahun 2014, maka hakikat dari otonomi daerah adalah diberi kewenangan untuk mengurus pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang terdiri dari 32 urusan pemerintahan yaitu 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Di sinilah urgensi dari inovasi, kemudian Kemendagri melalui Dirjen Bina Pembangunan Daerah mewadahi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah,” katanya.
SIPD berisi tiga informasi penting yakni, informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah lainnya.
Dari informasi tersebut, Sugeng menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah dapat terlihat prioritas programnya apa, visi misinya, indikator keberhasilannya, dan hal-hal apa yang diperlukan untuk mencapai target.
Menurutnya, terdapat beberapa hal urgensi penerapan SIPD karena penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin dinamis, sehingga dibutuhkan sistem informasi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan (binwas); dan juga untuk kebutuhan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan sebagai salah satu bentuk Open Government Indonesia (OGI).
Dalam pidato sambutannya Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D., mengatakan untuk dapat mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi nasional, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.
Saat ini pemerintah telah menetapkan program pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai kebijakan yang menyasar masyarakat secara luas.
“Dengan latar belakang tersebut dan dalam rangka memperingati Hari Inovasi Indonesia pada 1 November, UI berinisiatif untuk memandang penting diskursus yang membahas strategi dan inovasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di Indonesia," papar Rektor UNI.
"UI memiliki unit khusus LPEM, Lembaga Demografi, maupun Lembaga lainnya dan peneliti dalam rumpun ilmu sosial humaniora,” ujarnya.
Ia berharap webinar ini menjadi momentum awal dalam penguatan kolaborasi antara UI, pemerintah, dan juga industri dalam rangka membangun perekonomian daerah di Indonesia.
Webinar tersebut terbagi dalam dua sesi dengan format diskusi panel. Pada sesi pertama dengan topik “Strategi Inovasi dan Daya Saing Daerah”, selain Ganjar Pranowo dan Sugeng Hariyono, narasumber lainnya adalah Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl., SE., M.Eng (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat), dan Riatu Mariatul Qibthiyyah S.E., MA., Ph.D. (Kepala LPEM UI Diskursus). Sesi ini dipandu oleh Dr. Eko Sakapurnama, S.Psi., M.B.A. (Kasubdit Kerjasama Pendidikan dan Pemerintah UI).
Pada diskusi panel sesi kedua dengan topik “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Industri Dalam Mendorong Perekonomian Daerah” menghadirkan tiga pembicara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA) Prof. H. M. Aswin, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta (Perseroda) Roy Rahendra, Bupati Morowali Drs. Taslim, yang dimoderatori oleh Dosen FEB UI, Aswin Dewanto Hadisumarto, S.E., M.I.A. (Kasubdit Kerjasama Proyek Strategis, Direktorat Kerjasama UI). (RO/OL-09)
Gubernur BI Perry Warjiyo proyeksikan pertumbuhan ekonomi RI triwulan I 2026 tetap kuat di tengah tantangan global. Simak faktor pendorong dan analisisnya.
Presiden Prabowo Subianto menjelaskan langkah pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sekaligus mempercepat pembangunan konektivitas.
Pelajari cara menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan rumus PDB riil. Panduan lengkap beserta indikator dan contoh penghitungan mudah.
Transisi menuju ekonomi sirkular dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing nasional, serta membantu pencapaian target Net Zero Emissions 2060.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie usai acara menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah dinamika global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved