Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Menaker berharap masyarakat yang merasa berhak mendapat subsidi upah namun masih terkendala, untuk segera berkomunikasi dengan manajemen perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan
Dalam waktu dekat Gubernur NTT akan menyerahkan balai latihan kerja (BLK) yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk diserahkan kepada Pemerintah Pusat.
Dalam kesempatan ini Menaker Ida juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.
Dengan disalurkannya tahap II, Kemenaker telah menyalurkan subsidi upah kepada 4.893.816 pekerja. Adapun total anggaran yang telah dikeluarkan untuk tahap I dan II ini sebanyak Rp5,8 triliun.
Saat ini masih tersisa dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Presiden yang belum keluar.
"Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP)," kata Menaker Ida Fauziyah
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa dengan perkembangan kondisi saat ini, pemerintah harus melakukan langkah-langkah mitigasi di bidang ketenagakerjaan.
Program GPS merupakan implementasi atas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas). Perluasan dari Germas ini untuk menyesuaikan implementasi budaya hidup sehat dengan kebutuhan di tempat
Awalnya, pencairan subsidi gaji tahap kedua dijadwalkan pada Jumat (6/11) kemarin. Namun karena prosesnya cukup lama, pencairan subsidi baru bisa dilakukan Senin (9/11) besok.
MENTERI Tenaga Kerja Ida Fauziyah memastikan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja hadir untuk membangun profesionalitas dan kompetensi, baik dari pihak pengusaha maupun pekerja.
Saat ini pemerintah juga tetap mengundang stakeholders untuk bersama merumuskan rancangan peraturan pemerintah yang menjadi perintah UU Cipta Kerja.
"Peluncuran ini merupakan tanda dimulainya implementasi satu data ketenagakerjaan di instansi pusat dan instansi daerah."
Sampai dengan 31 Agustus 2020 jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebanyak 318.062.
Integrasi Data BPJS-Kes dengan Kementerian Ketenagakerjaan
KSPI meminta Menaker Ida Fauziyah mencabut surat edaran yang mengatur UMP 2021 tidak naik.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, secara resmi menjabat Chair of ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) atau Ketua Menteri-Menteri Ketenagakerjaan se-ASEAN
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tak mengikuti edaran menaker untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021. Ganjar justru menaikan UMP pada 2021 sebesar 3,27%.
Kedelapan belas provinsi yang dimaksud ialah Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah,
Keputusan tidak menaikkan upah minimum itu karena pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
Ida langsung memimpin pertemuan tingkat Menaker se-ASEAN tersebut usai serah terima jabatan dari Tuan Haji Awang selaku Ketua periode 2018-2020, melalui hybrid virtual meeting
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved