Menaker Ida-Gubernur NTT Bahas Isu Ketenagakerjaan

MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat membahas berbagai isu terkait ketenagakerjaan. Pada pertemuan yang merupakan bagian dari kunjungan kerja Menaker ke NTT dibahas pula upaya memperkuat kerja sama dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing.

“Kami datang ke NTT ini untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan.Kita sepakat akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di NTT, dengan peningkatan kompetensi yang akan dilakukan kerjasama antara Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat,” Menaker Ida di Kantor Gubernur NTT, pada Jumat (13/11).

Menaker Ida pada kesempatan itu menjelaskan dalam waktu dekat Gubernur NTT akan menyerahkan balai latihan kerja (BLK) yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk di­serahkan kepada Pemerintah Pusat. “Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi dan  menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menaker juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

Menurutnya NTT ini termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri melalui prosedur yang tidak resmi. Karena itu, katanya, pemerintah berupaya mempermudah masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui penguatan yang ada di LTSA sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya.

“Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang No 18 Tahun 2017 yang isinya memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir, peran pemerintah desa sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri,” kata Ida.

Ia juga menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan, salah satunya jaring pengaman sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami PHK atau dirumahkan ataupun calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang tidak bisa berangkat karena negara tujuan masih lockdown, sehingga mereka harus menunggu lama.

“Waktu ini kita gunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, siapa tau dengan keterampilan baru mereka niat untuk kerja di luar negeri bisa digantikan dengan bekerja didalam negeri,” kata Ida.

Menaker mengunjungi rumah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sukses, yaitu pasangan Metusalak Tnunay dan Sarah Anin.

Jangan terbujuk calo

Pada kunjungan kerjanya di Kupang, Menaker mengunjungi rumah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sukses, yaitu pasangan Metusalak Tnunay dan Sarah Anin. Keduanya merupakan PMI purna yang dahulu bekerja sebagai PMI dan sekarang menjadi wirausaha. “Bukan hanya menjàdi PMI sukses, tapi beliau sekarang sudah bisa berwirausaha,” katanya.

Ida mengaku ingin mendengar langsung kisah Metu dan Sarah saat menjadi PMI dan usahanya saat ini. Metu pernah bekerja di salah satu hotel di Singapura. “Saat ini Bapak Metu menjadi pengusaha meubel, batako, tenun, dan lainnya. Alhamdulillah bisa memberdayakan masyarakat desa menjadi pekerjanya. Semoga ini bisa menginspirasi para PMI yang lain,” kata Ida.

Di lain pihak, Sarah pernah bekerja di Singapura dan Hongkong sebagai penata laksana rumah tangga.

Melihat keberhasilan mereka, Menaker Ida berpesan kepada para calon tenaga kerja untuk selalu tingkatkan kompetensi dan ‘pergi aman pulang mapan’.

Pada hari yang sama, Menaker juga melakukan temu inspiratif dalam rangka penguatan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang di selenggarakan di Desa Buraen, Kabupaten Kupang.

Pada kesempatan itu, Menaker menyosialisasikan pentingnya menguasai kompetensi kerja bagi CPMI sebelum bekerja ke luar negeri dan jangan mudah tertipu dengan rayuan para calo.

Ia mengingatkan para pekerja migran agar mempersiapkan diri dengan kompetensi dan dokumen lengkap sesuai yang dipersyaratkan. Caranya, dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu melalui pusat layanan migrasi Desmigratif di kantor desa, ataupun melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) atau Dinas Tenaga Kerja.

“Jangan mudah terbujuk rayu yang manis dan sesaat, namun mendatangkan risiko tinggi. Jika kita sayang anggota keluarga kita, anak kita, tetangga kita. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain, agar menempuh jalur prosedural, demi keamanan dan kenyamanan bekerja, sehingga maksud dan tujuan bekerja ke luar negeri dapat terpenuhi, yaitu ‘Pergi Aman Pulang Mapan’,” kata Ida.

Lebih lanjut, ia menambahkan Kabupaten Kupang menjadi penerima Program Desmigratif pada 2017 dan 2018, yaitu Desa Buraen, Desa Camplong II, Desa Merbaun, dan Desa Oeletsala.

Dalam kegiatan itu, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono menyerahkan bantuan berupa usaha tenaga kerja mandiri 2020 dan masker untuk warga desa Buraen dan Merbaun.

Ada juga paket bantuan TKM 2020 untuk mendukung replikasi Desmigratif baru 2020 binaan Kabupaten Kupang.

Diserahkan juga secara simbolis klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Kepesertaan non-ASN Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang, serta penyerahan bantuan subsidi upah untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Bupati Kupang, Korinus Masneno mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemenaker yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai contoh pembangunan dua rumah belajar di desa migran produktif lengkap dengan fasilitas komputer dan perpustakaan, serta penyaluran bantuan paket usaha bagi tenaga kerja mandiri dan paket padat karya produktif.

“Bantuan bagi  pekerja migran dan keluarganya ini merupakan skema kegiatan terintegrasi dan kita berharap akan berhasil meningkatkan potensi masyarakat untuk menjadi wirausaha baru di desa,” kata Bupati Kupang.

Selain itu, tambahnya, paket padat karya infrastruktur di desa migran produktif juga telah memberikan manfaat  ekonomi masyarakat di daerah NTT dan sekitarnya.

Ia memberikan contoh di Kampung Etulo Desa Cangklong 2. Masyarakat di wilayah itu sangat terbantu karena mata air yang merupakan kebutuhan dalam usaha pertanian dan peternakan, diberi bantuan pembangunan reservoir (penampungan air)

“Kebutuhan air masyarakat ­akhirnya dapat langsung dialirkan  ke pemukiman, lahan-lahan pertanian dan peternakan. Hasilnya desa tersebut saat ini telah menjadi desa penyuplai kebutuhan masyarakat di kota kecamatan, bahkan di ibu kota provinsi NTT,” tutup Korinus. (S1-25)