Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
LIMA pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata, Kamis (24/10) menyampaikan gagasan, strategi, visi, misi, serta keberpihakannya pada isu buruh migran.
Penyumbang remitansi terbesar kedua di Indonesia itu selama ini tidak mendapat porsi dalam kebijakan Pemda Lembata. Padahal, sebuah Perda Inisiatif Nomor 20 tahun 2015 serta Perbup Nomor 3 tahun 2017 tentang Buruh Migran telah dihasilkan, namun tidak ada program yang mengimplementasi Perda maupun Perbup tersebut.
Kelima paslon tersebut menghadiri acara 'Dialog Bersama, Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati untuk melihat Visi Misi dan Program Kerja terkait Tata Kelola Migrasi Aman dan Berbiaya Ringan, Sesuai Mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017'.
Dialog bersama itu diinisiasi oleh Yayasan Kesehatan Untuk Semua (YKS), dihadiri sejumlah penggiat organisasi sosial kemasyarakatan serta komunitas eks buruh migran di 12 desa di Lembata.
Pada Pilkada 2024 ini, terdapat enam paslon yang berlaga di Pilkada Lembata. Namun, hanya lima paslon yang hadir dalam dialog ini. Lima paslon tersebut, yakni nomor urut 1, Jimi Sunur-Lukas Witak, nomor urut 2 Tomas Ola-Gans Huar Noning, nomor urut 3 Vian Burin-Poce Ruing, nomor urut 4 Kanis Tuaq-Muhamad Nasir Laode, dan nomor urut 5 Marsianus Jawa-Paskalis Witak.
Direktur YKS, Mansetus Balawala, menjelaskan sejak 2014, YKS bekerja dalam isu buruh migran. Pada 2002, YKS mengerjakan isu kesehatan di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata.
"Ada beberapa hal menjadi capaian berkaitan penanganan buruh migran di Lembata. YKS bersama mitranya berhasil meningkatkan layanan buruh migran dengan mendorong layanan keimigrasian di Kabupaten Lembata. YKS juga telah berhasil mendorong Peraturan Daerah (Perda) inisiatif tentang buruh migran, yakni Perda Nomor 20 tahun 2015 juga Perbup Nomor 3 tahun 2017," ujar Mansetus.
Perda itu memandatkan pemda membangun Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, YKS berhasil membentuk 12 desa peduli buruh migran, dan sudah memiliki Peraturan Desa Tentang Buruh Migran (Desbumi). Desbumi merupakan inisiatif lokal guna memproteksi buruh migran pada tahap pra kerja, selama kerja, dan pascabekerja di luar negeri, layanan pengaduan dan penyelesaian kasus, layanan informasi migrasi aman, serta layanan konseling bagi buruh migran.
Manurut Mansetus, kepemimpinan terus berganti, tetapi mandat Perda itu seolah diabaikan oleh Pemda Lembata.
"Dialog paslon ini bertujuan menjadikan buruh migran sebagai isu seksi dalam pemerintah lima tahun mendatang. Siapapun yang memimpin, bolehlah memperhatikan pekerja migran, sebab ia terbukti menjadi penggerak ekonomi rumah tangga, meningkatkan remitansi, serta mendorong peningkatan ekonomi," ujar Mansetus.
Paslon nomor urut 1 Jimmy-Lukas memiliki semboyan 'Berangkat Migran, Pulang Juragan'. Ia berkomitmen menghadirkan BLK dan menyediakan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja di luar negeri.
Jimmy menyebut, sejumlah regulasi yang memayungi kebijakan guna mengatasi persoalan buruh migran yang mendera Lembata selama ini yakni masih kurang implementatif. Selain itu, para calon pekerja migran masih kurang mendapatkan edukasi dan informasi, perlindungan hukum, hingga minimnya sarana pelatihan dan keterampilan.
Hal ini untuk mencegah buruh yang sudah berada di luar negeri dipulangkan kembali ke Tanah Air. Pihaknya juga akan menghadirkan Satgas TPPO dan menghadirkan kantor imigrasi di Lembata. Paslon ini juga akan membentuk satgas TPPO, menghadirkan kantor imigrasi di Lembata.
Pihaknya juga bekerjasama dengan konsulat dan konjen untuk membangun rumah singgah bagi buruh migran, merevitalisasi BLK berbasis komptensi.
Gun Nuban, utusan paslon nomor urut 2 Thomas Ola Langoday-Gans Huar Noning (Tolgas), dalam pemaparannya menjelaskan, paslon Tolgas akan menghadirkan kantor imigrasi di Lembata guna memudahkan urusan paspor dan urusan keimigrasian.
"Kami jamin buruh migran kita pergi hidup, pulang juga hidup. Paling penting bekali buruh migran kita agar mengenali adat budaya dan bahasa dan tata cara hidup di negara orang. Regulasi, kami intervensi, perlu ada bantuan hukum, serta adanya intervensi efektif efisien memantau perkembangan buruh migran kita di luar negeri," ujar Gun Nuban.
Disebutkan, isu penting Tolgas adalah membangun kualitas SDM Lembata khususnya tenaga kerja. Salah satunya membangun komunikasi dengan BLK Karitas yang sudah bekerja sama dengan Pemda Lembata, termasuk persiapan keterampilan bagi buruh migran.
"Kami paslon (Tolgas) mempersiapkan SDM untuk studi, baik dalam negeri dan luar negeri. Siapkan anggaran khusus untuk pengembangan SDM serta menghadirkan imigrasi di Lembata memudahkan urusan paspor dan urusan keimigrasian lain," ujarnya.
Zainul Lagawurin, mewakili paslon Vian Burin-Poce Ruing menegaskan misi kedua paslon itu, yakni mengembangkan SDM unggul selaras kebutuhan pasar, dunia kerja, dan potensi daerah.
"Bagi kami, Perda 20/2015, pernah menjadi acuan badan dunia di Jenewa, meratifikasi konvensi Jenewa serta menjawab kebutuhan para buruh migran. Hanya dua alasan tidak adanya program penanganan buruh migran pada masa pemerintahan sebelumnya. Pertama, alokasi anggaran dan kedua, political will dari kepala daerah tidak ada. PMI jalan sendiri, begitupun pemerintah," ujar Zainal.
Berbeda dari paslon lain, paslon Tunas bertekad memulangkan seluruh buruh migran dari luar negeri untuk bekerja di Lembata. Sebab, paslon Tunas akan menggarap sektor riil yang diprediksi menyerap ribuan tenaga kerja.
Kanisius Tuaq menjelaskan, fokus perhatiannya menitikberatkan pada sektor yang memiliki potensi besar yakni NTT (nelayan, tani, ternak). Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lembata itu menjelaskan, potensi lahan tidur yang sangat luas akan menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja.
"Ada sekitar 50 ribu hektare lahan tidur yang manjadi sasaran yang akan digarap paslon Tunas. Kami ini paket komplit, wakil saya pengusaha, saya birokrat dan pekerja. Satu urusan di hulu, darat. Satu urusan pasar. Program kami nelayan tani ternak, bicara nelayan wakil saya jagonya. Tani dan ternak, saya orangnya," ujarnya.
Menurutnya, program pemanfaatan ribuan lahan tidur ditambah hilirisasi hasil pertanian akan mampu menyerap ribuan tenaga kerja.
Adapun program paslon nomor urut 5, Marsianus Jawa-Paskalis Witak (Manis) menawarkan hilirisasi produk pertanian guna menyerap ribuan tenaga kerja.
"Saya bicara 12 janji politik paket Manis: melayani, aksi, inklusi, adaptif. Paket Manis bercita-cita menciptakan SDM unggul. Negara wajib memastikan seseorang layak bekerja, kemudian didukung adanya digitalisasi, transformasi digital, reformasi birokrasi," ujar Fredi Wahon, perwakilan paslon Manis.
Fredi Wahon menandaskan, Paket Manis memastikan penambahan ADD dan memastikan tukin diberikan tepat waktu kepada birokrat.
"Kenapa merantau? Lahan kita banyak, kita olah lahan kosong untuk tanam jagung. Paket Manis gagas ada proses olah, perlu ada pabrik olahan pakan ternak agar nilai produksi petani kita berubah," ujar Fredi Wahon.
Menurut Fredi Wahon, menjadi buruh migran telah menjadi budaya. Namun, di era Presiden Prabowo ada kementerian khusus migrasi. Karena itu diperlukan tata ulang postur birokrasi agar dapat mengurus para pekerja migran.
Sementara itu, paslon nomor urut 6, Simeon Lake Odel-Marsianus Sada Uak, tidak hadir dalam dialog paslon yang digagas Yayasan Kesehatan Untuk Semua (YKS). (PT/J-3)
MANTAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas menilai adanya keberpihakan presiden dan pemerintah di Pemilu 2024 membuat etika politik terjerembab
PENGAMAT militer dan pertahanan keamanan negara, Connie Rahakundini Bakrie datang dalam Aksi Kamisan ke-804 Deklarasi Masyarakat Sipil 'Selamatkan Demokrasi' di Di Taman Pandang Istana
Netfid Indonesia menilai Presiden Joko Widodo terkait boleh kampanye dan berpihak telah menimbulkan kegaduhan publik. Sekaligus mengindikasikan dugaan ketidaknetralan
PENGAMAT politik Pangi Syarwi Chaniago menilai sepatutnya Presiden Joko Widodo rehat, cuti dari jabatannya sebagai kepala negara.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) ogah pernyataanya mengenai presiden boleh berkampanye diinterpretasikan berbeda. Ia menekankan pernyataan itu mengulang aturan Undang-Undang Pemilu.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya lingkungan rumah sehat bagi para pekerja migran Indonesia.
Banyak modus operandi TPPO yang melakukan promosi dan perekrutan pekerja migran ilegal melalui dunia maya.
INDONESIA akan mengoptimalkan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor hospitality dan kapal pesiar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved