Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN tegas Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani dalam membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) BP2MI Tahun 2025 – 2029 di Bogor, Selasa, (21/5) patut menjadi perhatian.
"Saya ingatkan peserta FGD agar menggunakan mistar ukur yang bisa mengukur dan menarik garis yang saling menghubungkan. Secara tepat. Antara dimensi perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, kebutuhan anggaran, dan output yang nanti kita yakini mampu menjawab target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ujar Benny dalam sambutannya.
Selain menyampaikan selamat melaksanakan diskusi Benny juga menyampaikan pentingnya FGD menggali dan menyelaraskan tema-tema besar yang diperjuangkan BP2MI selama ini. Benny berharap diagnosis masalah dilakukan secara selektif oleh semua pihak yang terlibat dalam memberi formula dalam penyusunan Renstra.
Baca juga : 700 Pekerja Migran Indonesia Kabur dari Korsel, Apa Alasannya?
"Selamat berdiskusi, berbasis pada data-data yang kita miliki, identifikasi atas setiap kendala yang dihadapi sekaligus potensi, serta analisis kritis yang akan saling diuji dalam diskusi. Saya minta identifikasi semua kendala dan potensi yang dihadapi, serta analisis kritis yang harus diuji dalam diskusi ini. Saya berharap FGD Penyusunan Renstra BP2MI Tahun 2025-2029 ini menjadi titik tolak bagi BP2MI untuk lebih mengalami kemajuan drastis," tutur Benny tegas.
Benny mengajak agar penyamaan persepsi dilakukan secara efektif. Tak hanya itu, FGD harus melahirkan output bagi implementasi program BP2MI saat ini dan di tahun-tahun mendatang. Dari aspek materi Benny meminta agar difokuskan agar melahirkan keselarasan antar program.
"Pertama telah dilaksanakannya Kick Off Meeting yang dilanjutkan dengan Workshop Pemantapan Kerangka kerja Penyusunan Rencana Strategis BP2MI Tahun 2025-2029. Kemudahan FGD sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Pada hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi untuk menganalisa data capaian kinerja BP2MI Tahun 2020-2024,” ujar Benny di Hotel Horison Ultima Bhuvana, Ciawi, Bogor.
Baca juga : Terima Kunjungan Kedubes Malaysia, Kepala BP2MI Tunjukan Command Center
"Di forum ini kita bersama-sama berdiskusi menganalisis data capaian kinerja 2020-2024, selama 4 tahun berjalan. Berdasarkan hasil analisis tersebut kita akan merumuskan potensi, permasalahan, kemudian isu-isu strategis prioritas tahun 2025-2029, serta menyusun peta strategis yang akan menjadi bahan penyusunan rancangan awal Renstra tahun 2025-2029," tutur Benny.
Selain itu, Benny memaparkan soal peta jalan yang bersifat strategis dan harus dilakukan BP2MI. Agar tidak melahirkan kontradiksi antara satu program dengan program lainnya, Benny meminta agar konstruksi dari perencanaan program dikaji secara matang.
"Berdasarkan hasil analisa, BP2MI akan merumuskan potensi, permasalahan, dan isu-isu strategis prioritas Tahun 2025-2029. Serta menyusun peta strategis yang akan menjadi bahan penyusun rancangan awal Renstra BP2MI Tahun 2025-2029. Peta strategis harus disusun menggunakan mistar ukur yang mampu mengukur dan menarik garis yang saling menghubungkan secara tepat antara dimensi perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, kebutuhan anggaran, dan output yang mampu menjawab target secara universal," ujar Benny. (Z-8)
Tingginya kasus perdagangan orang di daerah tersebut merupakan dampak dari tidak terpenuhinya hak dasar warga.
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan sebanyak 100 balai latihan kerja akan didirikan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya upaya pencegahan eksploitasi pekerja migran Indonesia.
LIMA pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata, Kamis (24/10) menyampaikan gagasan, strategi, visi, misi, serta keberpihakannya pada isu buruh migran.
Isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengemuka belakangan ini merupakan salah satu dari hasil perjuangan aktivis buruh migran.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Kemitraan ini memastikan pekerja migran di Taiwan mendapatkan pekerjaan yang layak serta akses perlindungan sosial yang mumpuni.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pemerintah memperkuat upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap paling awal, yakni proses pencarian kerja di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved