Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
RATUSAN Pekerja Migran Indonesia (PMI) kabur ketika bekerja di Korea Selatan. Tercatat sekitar 700 PMI di Korea Selatan yang kabur alias meninggalkan pekerjaannya dalam program antarpemerintah untuk mencari pekerjaan lain.
"Angka kaburan itu sudah mencapai 700 orang, sudah banyak, ini menimbulkan masalah bagi pemerintah Korea Selatan," kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Jumat (20/10).
Pemerintah Korea Selatan juga sempat menutup penyaluran pekerja di sektor perikanan karena hal tersebut. Benny meminta kepada para calon PMI yang akan berangkat di waktu-waktu yang akan datang, terutama yang akan bekerja di sektor perikanan, bisa memegang teguh komitmennya.
Baca juga: Pemerintah Benahi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir
"Saya sedang bernegosiasi agar (sektor perikanan) tidak ditutup. Tapi saya minta juga saudara yang bekerja di sektor fishing untuk tidak menjadi kaburan," ucap Benny.
Menurutnya, alasan pekerja migran kabur yakni terbujuk oleh orang-orang di Korea Selatan yang menjanjikan pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Padahal, jika para PMI tersebut meninggalkan pekerjaan yang sesuai kontrak sebelumnya, mereka akan dinyatakan sebagai pekerja ilegal.
Baca juga: Masih Banyak Pekerja Migran Asal Sulsel Berangkat secara Ilegal
"Apa artinya saudara-saudara bekerja di sana tapi status menjadi ilegal dan kalau kena razia, dendanya itu mencapai Rp400 juta per orang. Hati-hati, ini banyak ya, bahkan ada sindikat juga yang menawarkan pindah di sini, gajinya lebih tinggi, itu bohong," tutup Benny. (Z-10)
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan sebanyak 100 balai latihan kerja akan didirikan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya upaya pencegahan eksploitasi pekerja migran Indonesia.
LIMA pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata, Kamis (24/10) menyampaikan gagasan, strategi, visi, misi, serta keberpihakannya pada isu buruh migran.
Isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengemuka belakangan ini merupakan salah satu dari hasil perjuangan aktivis buruh migran.
Renstras BP2MI diharapkan jawab tantangan pekerja migran di masa depan
Sebagai daerah yang cukup banyak mengirim pekerja migran ke dalam maupun luar negeri, warga Lembata sangat rentan mengalami tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Kondisi ketenagakerjaan saat ini mengalami penurunan sehingga perlu diimbangi dengan pertumbuhan jumlah wirausaha.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved