Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
RATUSAN Pekerja Migran Indonesia (PMI) kabur ketika bekerja di Korea Selatan. Tercatat sekitar 700 PMI di Korea Selatan yang kabur alias meninggalkan pekerjaannya dalam program antarpemerintah untuk mencari pekerjaan lain.
"Angka kaburan itu sudah mencapai 700 orang, sudah banyak, ini menimbulkan masalah bagi pemerintah Korea Selatan," kata Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, Jumat (20/10).
Pemerintah Korea Selatan juga sempat menutup penyaluran pekerja di sektor perikanan karena hal tersebut. Benny meminta kepada para calon PMI yang akan berangkat di waktu-waktu yang akan datang, terutama yang akan bekerja di sektor perikanan, bisa memegang teguh komitmennya.
Baca juga: Pemerintah Benahi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir
"Saya sedang bernegosiasi agar (sektor perikanan) tidak ditutup. Tapi saya minta juga saudara yang bekerja di sektor fishing untuk tidak menjadi kaburan," ucap Benny.
Menurutnya, alasan pekerja migran kabur yakni terbujuk oleh orang-orang di Korea Selatan yang menjanjikan pekerjaan dengan upah lebih tinggi. Padahal, jika para PMI tersebut meninggalkan pekerjaan yang sesuai kontrak sebelumnya, mereka akan dinyatakan sebagai pekerja ilegal.
Baca juga: Masih Banyak Pekerja Migran Asal Sulsel Berangkat secara Ilegal
"Apa artinya saudara-saudara bekerja di sana tapi status menjadi ilegal dan kalau kena razia, dendanya itu mencapai Rp400 juta per orang. Hati-hati, ini banyak ya, bahkan ada sindikat juga yang menawarkan pindah di sini, gajinya lebih tinggi, itu bohong," tutup Benny. (Z-10)
Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan sebanyak 100 balai latihan kerja akan didirikan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya upaya pencegahan eksploitasi pekerja migran Indonesia.
LIMA pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata, Kamis (24/10) menyampaikan gagasan, strategi, visi, misi, serta keberpihakannya pada isu buruh migran.
Isu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengemuka belakangan ini merupakan salah satu dari hasil perjuangan aktivis buruh migran.
Renstras BP2MI diharapkan jawab tantangan pekerja migran di masa depan
Sebagai daerah yang cukup banyak mengirim pekerja migran ke dalam maupun luar negeri, warga Lembata sangat rentan mengalami tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Jika Anda merupakan HRD, pemilik perusahaan, atau staf administrasi yang ingin mengelola data tenaga kerja secara online, maka SIPP BPJS Ketenagakerjaan adalah solusi utama.
Penting bagi perguruan tinggi untuk segera menyesuaikan kurikulumnya agar menghasilkan lulusan yang adaptif dan siap bersaing di pasar tenaga kerja energi dan mineral.
Sebanyak 2.500 tenaga kerja lokal di Kabupaten Bekasi terserap menyusul mulai beroperasinya pabrik AC hunian skala penuh pertama mereka di Indonesia.
Pemerintah dinilai berhasil mendorong praktik rekrutmen yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi. Salah satunya dengan menghapuskan syarat usia bagi pelamar kerja.
Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dari sekitar 7.000 perusahaan di berbagai kawasan industri.
UMKM adalah pejuang ekonomi rakyat yang penuh semangat, namun masih banyak yang belum menyadari pentingnya perlindungan hukum atas ciptaan dan merek mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved