Presiden Jokowi Harus Cuti

PENGAMAT politik Pangi Syarwi Chaniago menilai sepatutnya Presiden Joko Widodo rehat, cuti dari jabatannya sebagai kepala negara.

“Minimal harus cuti ya supaya tidak ada potensi abuse of power, penggunaan fasilitas negara, ya harusnya cuti ya. Tapi cuti itu kan ketika beliau dalam kapasitas bukan lagi sebagai calon presiden atau calon wakil presiden,” terang CEO, Founder, sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu

Menurut Pangi, sebagai presiden, Jokowi tentu harus ikut aturan main taat kepada regulasi undang-undang. Ia adalah kepala negara, kepala pemerintahan yang tidak hanya milik satu kelompok atau golongan tetapi milik rakyat Indonesia

Baca juga: Jokowi Dinilai tak Bisa Bedakan antara Menjadi Kepala Negara dengan Kepala Rumah Tangga

“Sehingga bila tidak boleh diskriminatif, harus fair, tidak boleh partisan karena presiden itu adalah milik rakyat bukan milik partai Salah satu partai tentu bukan milik satu golongan atau kelompok tertentu menjadi,” terusnya.

Tunda Kebijakan Populis

Selain itu, Pangi menilai kebijakan populis saat ini sebaiknya ditunda lebih dahulu ketika kebijakan negara digunakan sebagai alat politik untuk mendukung paslon tertentu.

Baca juga: Dukungan Presiden Jokowi untuk Gibran Rusak Konsep Bernegara

“Jadi saya pikir kalau bisa itu kebijakan-kebijakan yang begitu ya harusnya menunda dulu kebijakan tersebut yang menyokong salah satu paslon. Itu tidak tidak pantas dan tidak tepat. itu  terkesan bahwa presiden sudah melakukan praktik ketatanegaraan yang cukup jahat,” tegasnya.

Pangi mempertanyakan sikap presiden yang akhir-akhir ini rajin keliling Indonesia sembari membagikan bantuan sosial (bansos).

“Mengapa sih Pak Jokowi hari ini keliling Indonesia kemudian ada yang bagi-bagi sesuatu hal yang diluar logika kita ya. Ada bagi bansos mungkin, BLT atau raskin atau kebijakan kebijakan populis yang lain, sehingga terkesan beliau berpihak kepada rakyat kecil ya dengan berikan bantuan bantuan uang dan barang dan seterusnya,” sambungnya. 

Ia menekankan bahwa bantuan sosial tidak layak untuk dipolitisasi dan dipersonalisasi. Bansos bukan berasal dari kebaikan presiden. 

“Jadi itu perlu juga untuk diantisipasi untuk dicegah, presiden tergelincir kepada lagi-lagi yang dipakai itu apa uang negara, pajak dibayar rakyat, tidak boleh digunakan atau dipersonalisasi termasuk BLT, bantuan sosial, termasuk pengangkatan PPPK dipersonalisasi bahwa itu adalah bantuannya Jokowi. Bukan. Itu adalah uang rakyat, hak rakyat yang dibayar oleh negara, jadi itu kembali kepada rakyat,” tegasnya.

Yang dikhawatirkan adalah terjadinya barter. Bansos digunakan untuk menebus suara masyarakat. “Di mana Presiden Jokowi butuh suara untuk bagaimana memenangkan Prabowo-Gibran, masyarakat juga butuh uang barang atau bantuan bantuan sembako atau bantuan bantuan dalam konteks lain,” pungkasnya. (Z-7)