Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKIL Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan memadai dari Pemerintah Indonesia, pemberi kerja, dan pemerintah negara tujuan. Akses ini meliputi akses layanan publik dan perlindungan sosial, maupun perlindungan hukum dan hak-hak pekerja lainnya.
UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, bekerja di mana pun menjadi hak setiap warga negara Indonesia, termasuk untuk memilih bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran.
Selanjutnya, menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan proses persiapan sebelum keberangkatan, serta pelatihan dan penempatannya, dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku.
Bacara juga: Simak, Ini Dia Solusi Pekerja Migran Buka Usaha!
"Pemerintah Indonesia juga akan terus menjalin dan memperluas hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara untuk memperluas potensi kesempatan kerja," kata Wapres, dalam sambutannya pada Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI), di Jakarta, Senin, (18/12).
Dari kunjungan ke Slovakia, dia melihat masih sangat terbuka ruang bagi para pekerja migran dari Indonesia. Kesempatan ini agar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia melalui jalur resmi, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Daerah Kantong Pekerja Migran
Sejak tahun 2007 hingga Desember 2023, jumlah Pekerja Migran Indonesia tercatat sekitar 4,8 juta orang. Para pekerja migran tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara.
Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas.
Selain menjadi pahlawan devisa, pekerja migran juga merupakan duta-duta negara yang turut mempromosikan berbagai hal positif tentang Indonesia, baik adat, dan budaya, serta potensi kuliner dan pariwisata.
"Saya ingin tegaskan bahwa Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, baik teknis maupun bahasa, sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri," kata Wapres.
Penyiapan kompetensi penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya. Tujuannya agar mereka merdeka dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga dapat hidup lebih sejahtera.
Pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur.
"Saya minta seluruh instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebar-luaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjual-belikan antar majikan," kata Wapres.
Awal mula terungkapnya aksi kekerasan yang dialami oleh istrinya setelah menerima kabar dari rekan Wiwin sesama PMI ketika dirinya menerima foto kondisi korban sedang menunjukan luka lebam
Disnaker Kabupaten Indramayu sudah melaporkan hal tersebut kepada lembaga-lembaga terkait di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga Kerja termasuk BMP2MI
LIMA pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lembata, Kamis (24/10) menyampaikan gagasan, strategi, visi, misi, serta keberpihakannya pada isu buruh migran.
Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh covid-19 setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet mencapai 1.352 orang.
Ada 206 Pekerja Migran Indonesia dari Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia yang kini tengah diisolasi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur
Ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tengah menjalani perawatan covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka baru pulang dari negara terdampak covid-19
Pemkab Cirebon mengambil alih dengan mengeluarkan SK pengangkatan untuk 424 Puskesos di 424 desa dan kelurahan
Jemaah haji Jawa Barat yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 40.594 orang. Sekitar 20% di antaranya merupakan warga lanjut usia.
Eman-Dena mengajak kepada seluruh ASN untuk bersinergi menyukseskan 17 poin yang tertera sebagai program prioritas 100 hari kerja
Pada pelayanan tersebut ada 55 jenis di antaranya 23 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang diturunkan langsung ke tengah masyarakat.
Kapolda Metro Jaya pun meneruskan pesan dari Presiden Jokowi, agar anggota kepolisian tidka menonjolkan gaya hidup mewah dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
PAM Jaya sambut karyawan perusahaan mitra kerja yang sebelumnya ditempatkan di Palyja dan Aetra dalam event “Welcome Home: Town Hall Meeting”.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved