Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan pekerja migran Indonesia wajib mendapatkan akses pelayanan dan perlindungan memadai dari Pemerintah Indonesia, pemberi kerja, dan pemerintah negara tujuan. Akses ini meliputi akses layanan publik dan perlindungan sosial, maupun perlindungan hukum dan hak-hak pekerja lainnya.
UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, bekerja di mana pun menjadi hak setiap warga negara Indonesia, termasuk untuk memilih bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran.
Selanjutnya, menjadi kewajiban Pemerintah untuk memastikan proses persiapan sebelum keberangkatan, serta pelatihan dan penempatannya, dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku.
Bacara juga: Simak, Ini Dia Solusi Pekerja Migran Buka Usaha!
"Pemerintah Indonesia juga akan terus menjalin dan memperluas hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara untuk memperluas potensi kesempatan kerja," kata Wapres, dalam sambutannya pada Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI), di Jakarta, Senin, (18/12).
Dari kunjungan ke Slovakia, dia melihat masih sangat terbuka ruang bagi para pekerja migran dari Indonesia. Kesempatan ini agar dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia melalui jalur resmi, khususnya bagi para pekerja migran Indonesia.
Baca juga: Pemerintah Sosialisasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke Daerah Kantong Pekerja Migran
Sejak tahun 2007 hingga Desember 2023, jumlah Pekerja Migran Indonesia tercatat sekitar 4,8 juta orang. Para pekerja migran tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara.
Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas.
Selain menjadi pahlawan devisa, pekerja migran juga merupakan duta-duta negara yang turut mempromosikan berbagai hal positif tentang Indonesia, baik adat, dan budaya, serta potensi kuliner dan pariwisata.
"Saya ingin tegaskan bahwa Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, baik teknis maupun bahasa, sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri," kata Wapres.
Penyiapan kompetensi penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya. Tujuannya agar mereka merdeka dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sehingga dapat hidup lebih sejahtera.
Pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur.
"Saya minta seluruh instansi yang berwenang untuk serius memerangi TPPO yang sejatinya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Sebar-luaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjual-belikan antar majikan," kata Wapres.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman pekerja migran Indonesia, atau PMI, ilegal ke Malaysia. Lima orang perempuan berhasil diselamatkan dari rumah penampungan di Kota Pematangsiantar.
Ketua Umum Apjati, Said Saleh Alwaini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ada beberapa masalah dan tantangan dalam penempatan PMI di Singapura.
Dalam proses penyusunan revisi ini, pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian, yang terdiri dari enam kementerian/lembaga, termasuk BP2MI.
PEKERJA migran Indonesia memiliki potensi besar untuk berinvestasi dan memulai usaha.
Lebih dari 80 peserta, sebagian besar merupakan pekerja sektor informal, antusias mengikuti program pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program 20.000 rumah subsidi untuk pekerja migran Indonesia (PMI) akan menyasar daerah-daerah yang menjadi kantong PMI.
Pada pelayanan tersebut ada 55 jenis di antaranya 23 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang diturunkan langsung ke tengah masyarakat.
Penyederhanaan pelayanan dan reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Eman-Dena mengajak kepada seluruh ASN untuk bersinergi menyukseskan 17 poin yang tertera sebagai program prioritas 100 hari kerja
WAKIL Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan peringatan HUT Korpri tahun ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Kader PKK dan posyandu harus dapat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.
Jemaah haji Jawa Barat yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 40.594 orang. Sekitar 20% di antaranya merupakan warga lanjut usia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved