Menaker Ida Bertemu Gubernur NTT Bahas Isu Ketenagakerjaan

MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah berdialog dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam kunjungan kerjanya ke Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu-isu ketenagakerjaan serta upaya memperkuat kerja sama dalam penyiapan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing.

"Kami datang ke NTT ini untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan. Kita sepakat akan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT, dengan peningkatan kompetensi yang akan dilakukan kerjasama antara Provinsi NTT dan Pemerintah Pusat,” kata Menaker Ida melalui keterangan tertulisnya, Jumat, (13/11).

Ida juga mengungkapkan, dalam waktu dekat Gubernur NTT juga akan menyerahkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk diserahkan kepada Pemerintah Pusat.

“Dengan komitmen Gubernur NTT, kita akan menyiapkan SDM melalui peningkatan kompetensi dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan Pemprov NTT," kata Menaker Ida.

Dalam kesempatan ini Menaker Ida juga mengunjungi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

Menurutnya NTT ini termasuk provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja ke luar negeri,  tidak sedikit dari mereka yang bekerja di luar negeri itu tidak melalui prosedur yang resmi, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mempermudah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri melalui penguatan yang ada di LTSA sehingga masyarakat mudah untuk mengaksesnya.

"Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 yang isinya memberikan pelindungan yang maksimal mulai dari hulu sampai hilir, peran pemerintah desa sangat kuat sebagai garda terdepan, desa harus bisa menjadi pusat informasi pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri," ujar Ida.

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida menjelaskan beberapa program yang telah diluncurkan, salah satunya jaring pengaman sosial yang ditujukkan bagi tenaga kerja yang mengalami phk atau dirumahkan ataupun cpmi yang tidak bisa berangkat karena negara tujuannya masih lock down, sehingga mereka harus menunggu lama.

"Waktu ini kita gunakan untuk memberikan pelatihan keterampilan, siapa tau dengan keterampilan baru mereka niat untuk membuat usaha baru sehingga niat untuk kerja di luar negeri bisa digantikan dengan bekerja didalam negeri," pungkasnya. (PO/E-1)