Berita Terbaru Kekerasanseksual Hari Ini

Kasus Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Dihentikan, DPR Minta Mabes Polri Turun

KASUS pemerkosaan tiga anak oleh ayahnya sendiri di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dihentikan oleh Polda Sulawesi Selatan karena tidak cukup bukti tidak ditemukan tindak pidananya.

Hari Kebangkitan Nasional Momentum Wujudkan Lingkungan Aman dari Kejahatan Seksual

Refleksi Harkitnas sebagai upaya bersama mewujudkan lingkungan yang aman serta perlindungan dari ancaman kejahatan seksual.

Semua Kasus Kekerasan Seksual Bisa Gunakan UU TPKS

SEJAK Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah masuk dalam lembaran negara, maka UU ini sudah bisa digunakan dalam menangani kasus kejahatan seksual.

Predator 4 Anak di Kendari Berhasil Ditangkap

Tersangka diduga melakukan aksi biadabnya kepada para korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP sejak 2019 hingga 2021.

Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS

Puan Maharani mengecam keras penculikan belasan anak di wilayah Jakarta dan Bogor yang disertai dengan kekerasan seksual.

Butuh Kerja Keras Implementasikan UU TPKS di Daerah Tertinggal

Belum ada satu pun akses serta layanan terpadu di pedesaan atau daerah terpencil yang dapat dijangkau korban kekerasan seksual.

KSP: Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS

Selain itu, pemerintah juga akan menggelar sosialisasi sehingga publik mengetahui secara penuh apa saja substansi UU itu.

Jokowi Teken UU TPKS, LPSK: Semoga Jadi Era Baru Penegakkan Hukum

"Pengundangan UU TPKS tersebut semoga menjadi era baru penegakkan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan pemulihan korban,"

UU TPKS Sudah Diberi Nomor, Selanjutnya Pastikan Aturan Turunannya

Masing-masing stakeholder juga harus dipastikan terus berkoordinasi dengan efektif untuk menangani serta melayani berbagai persoalan kejahatan seksual.

Pastikan Implementasi UU TPKS Berjalan Baik, KPPPA Siapkan 10 Aturan Turunan

Aturan yang terdiri dari 6 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) itu disiapkan untuk memastikan UU TPKS bisa diimplementasikan dengan baik.

Tiga Lembaga Teken Kerja Sama Penuhi Hak Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual

Implementasi pemenuhan restitusi membutuhkan dukungan berbagai elemen. Sebab sebelumnya, kata Nahar pemenuhan hak restitusi kerap ditemukan berbagai kendala. 

Semangat UU TPKS Belum Tercermin di Mahkamah Agung

SEMANGAT penerapan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berbasis pada perlindungan korban belum terlihat di lingkungan Mahakamah Agung (MA).

Dana Bantuan Korban dalam Peraturan Turunan UU TPKS Perlu Dikawal

Dana abadi yang dimaksud adalah dana yang dibayarkan oleh pelaku melalui penjatuhan pidana denda. Dana itu, terang Eddy, biasanya akan masuk dalam kas negara.

UU TPKS Manifestasi Perjuangan RA Kartini

Apa yang diperjuangkan gerakan perempuan agar lahirnya UU TPKS, kata Ina adalah bentuk lain dari upaya yang dulu pernah diperjuangkan Kartini untuk kaumnya.

NasDem Desak Pemerintah Akselerasi Implementasi UU TPKS

Pengesahan UU TPKS pada 13 April 2022 disebutkan Amelia perlu mendapatkan apreiasi setelah sebelumnya tertunda 8 tahun.

Puan: Kebut Aturan Turunan, Agar UU TPKS Segera Dirasakan Implementasinya

Agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

Pemahaman Penegak Hukum Menentukan Efektivitas UU TPKS

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut perlu dipahami secara utuh. Hal ini diperlukan langkah sosialisasi secara menyeluruh.

Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Menentukan Efektivitas UU TPKS

Agar kehadiran beleid itu efektif mencegah dan menuntaskan kasus kekerasan seksual di Tanah Air

Pemahaman Penegak Hukum dan Masyarakat Tentukan Efektivitas UU TPKS

Bila angka kasus kekerasan seksual terus turun, ujar Rerie, kita sebagai bangsa bisa berharap masa depan generasi penerus kita di masa datang akan lebih baik dari hari ini.

RUU TPKS Resmi Disahkan, DPR: Ini Tonggak Sejarah

RUU TPKS sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan pembahasannya mengalami dinamika, termasuk berbagai penolakan.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia