Rabu 11 Mei 2022, 14:05 WIB

UU TPKS Sudah Diberi Nomor, Selanjutnya Pastikan Aturan Turunannya

Dinda Shabrina | Humaniora
UU TPKS Sudah Diberi Nomor, Selanjutnya Pastikan Aturan Turunannya

ANTARA/ Galih Pradipta
UU TPKS: Pengunjung sambut antusias usai disahkannya RUU TPKS menjadi UU dalam Paripurna DPR RI ke-19 di Kompleks Parlemen, Selasa (12/4)

 

KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  Jasra Putra mengatakan hal penting yang harus dikawal setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendapatkan nomor dari Sekretariat Negara dan ditandatangani Presiden adalah memastikan aturan turunannya. Sebab untuk bisa dijalankan di lapangan dengan baik, kata Jasra, aturan turunan ini harus segera disusun terlebih dahulu.

“Tentu membuat aturan turunannya, karena di sana ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Saya berharap ini segara disusun. Sehingga operasionalisasi dari UU ini bisa dijalankan. Lalu yang kedua disebutkan di sana unit layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Jasra kepada Media Indonesia, Rabu (11/5).

Selain itu Jasra juga menuturkan masing-masing stakeholder juga harus dipastikan terus berkoordinasi dengan efektif untuk menangani serta melayani berbagai persoalan kejahatan seksual. Mulai dari kementerian terkait seperti KemenPPPA, Kemensos, Kemenkes, Kemenhumkam, serta kepolisian.

“Dengan adanya UU ini semoga bisa memperkuat sinergi dan kolaborasi penanganan terutama kalau kita di KPAI anak2 korban kekerasan seksual. Jadi sehingga perlindungan dan hak anak ini semakin baik, tersistem, bersinergi dan dari awal catatan dari KPAI masih banyak yang belum tuntas,” imbuh Jasra.

Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta, Dian Novita. Meski masih belum bisa digunakan, Dian mengatakan paling tidak kita terus mengawal PP dan Perpres untuk segara terbit.

“Kasus yang ada sekarang tentu saja belum bisa menggunakan UU ini. Tapi kita harus terus mengawal implementasinya serta aturan turunannya,” ungkap Dian.

Sampai saat ini, Dian membeberkan setidaknya ada 42 kasus yang sedang dalam proses dan dilaporkan ke LBH Apik Jakarta. Ia berharap agar PP dan Perpres bisa segera terbit sehingga kasus-kasus yang masuk bisa dapat ditangani dengan UU TPKS. (H-1)

Baca Juga

ANTARA/ Galih Pradipta

Menteri PPPA Kecam Aksi Pengusiran oleh Warga Terhadap Seorang Perempuan di Cianjur

👤 Dinda Shabrina 🕔Rabu 18 Mei 2022, 11:25 WIB
Dalam kejadian yang menimpa N ini perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Apapun alasannya, permasalahan sebab akibat menjadi syarat...
Dok IndonesiaKaya

Serial Musikal Siti Nurbaya Raih Penghargaan di Singapura

👤Retno Hemawati 🕔Rabu 18 Mei 2022, 11:13 WIB
Serial Musikal Nurbaya ini juga berhasil mendapatkan penghargaan bronze pada kategori Best PR Campaign: Entertainment dalam acara...
Ist

BMKG Terapkan Paradigma Preventive Maintenance Sistem Peringatan Dini

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Rabu 18 Mei 2022, 11:05 WIB
Langkah ini dilakukan karena BMKG tidak ingin “kecolongan” dengan kejadian bencana...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya