Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KOMISIONER Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra mengatakan hal penting yang harus dikawal setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mendapatkan nomor dari Sekretariat Negara dan ditandatangani Presiden adalah memastikan aturan turunannya. Sebab untuk bisa dijalankan di lapangan dengan baik, kata Jasra, aturan turunan ini harus segera disusun terlebih dahulu.
“Tentu membuat aturan turunannya, karena di sana ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Saya berharap ini segara disusun. Sehingga operasionalisasi dari UU ini bisa dijalankan. Lalu yang kedua disebutkan di sana unit layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” kata Jasra kepada Media Indonesia, Rabu (11/5).
Selain itu Jasra juga menuturkan masing-masing stakeholder juga harus dipastikan terus berkoordinasi dengan efektif untuk menangani serta melayani berbagai persoalan kejahatan seksual. Mulai dari kementerian terkait seperti KemenPPPA, Kemensos, Kemenkes, Kemenhumkam, serta kepolisian.
“Dengan adanya UU ini semoga bisa memperkuat sinergi dan kolaborasi penanganan terutama kalau kita di KPAI anak2 korban kekerasan seksual. Jadi sehingga perlindungan dan hak anak ini semakin baik, tersistem, bersinergi dan dari awal catatan dari KPAI masih banyak yang belum tuntas,” imbuh Jasra.
Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta, Dian Novita. Meski masih belum bisa digunakan, Dian mengatakan paling tidak kita terus mengawal PP dan Perpres untuk segara terbit.
“Kasus yang ada sekarang tentu saja belum bisa menggunakan UU ini. Tapi kita harus terus mengawal implementasinya serta aturan turunannya,” ungkap Dian.
Sampai saat ini, Dian membeberkan setidaknya ada 42 kasus yang sedang dalam proses dan dilaporkan ke LBH Apik Jakarta. Ia berharap agar PP dan Perpres bisa segera terbit sehingga kasus-kasus yang masuk bisa dapat ditangani dengan UU TPKS. (H-1)
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.
Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum.
Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir
Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.
Personel polisi menghalau pengunjuk rasa yang menggelar aksi menolak tunjangan anggota DPR yang dinilai berlebihan di depan Gedung DPR.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved