Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Senin (9/5). Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius Wibowo berharap para penegak hukum bisa segera mengimplementasikan UU tersebut.
"Pengundangan UU TPKS tersebut semoga menjadi era baru penegakkan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan pemulihan korban," ujar Anton, Kamis (12/5).
Setelah ditandatangani secara resmi oleh presiden, Anton mengatakan Undang-Undang No. 12/2022 tentang TPKS mulai berlaku 9 Mei 2022. Undang-undang itu, imbuhnya, akan memudahkan penegak hukum menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pasalnya, UU TPKS memperkenalkan alat bukti baru yaitu berupa informasi elektronik dan atau/dokumen elektronik sebagaimana diatur pada Pasal 24 UU TPKS.
Anton menjelaskan, selama ini berdasarkan pengalaman LPSK, sering dijumpai adanya kesulitan alat bukti dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.
UU TPKS, ungkap Anton, juga memuat mengenai restitusi sebagai pidana tambahan. Dalam rezim hukum sebelumnya, ujar dia, restitusi hanya diakui sebagai hak korban. Namun, dalam UU TPKS, restitusi berupa ganti rugi bagi korban yang dianggap unsur penting dalam pemulihan korban.
"Semoga restitusi untuk korban menjadi lebih optimal," tuturnya.
Baca juga: NasDem Dorong Aturan Turunan UU TPKS Segera Disahkan
Menurutnya, meskipun UU TPKS telah disahkan, masih diperlukan kerja keras semua pihak guna menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU tersebut. Ia menjelaskan terdapat lima peraturan pemerintah dan lima peraturan presiden sebagai aturan turunan yang perlu dibuat. Adapun jangka waktu yang diatur dalam Pasal 91 UU TPKS, peraturan pelaksana itu dibuat hanya 2 tahun sejak resmi diundangkan.
"Semua pihak terkait perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pembuatan peraturan pelaksana. Jika msh ada ego sektoral, maka sebaiknya dibuang jauh-jauh," tukas dia.(OL-5)
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Jika pemimpin negara sudah tidak netral dan mendukung salah satu pangangan, maka akan terjadi pelanggaran yang massal
Dari pemiliknya, hewan berbobot 1,28 ton dan tinggi badan 168 centimeter ini dibeli dengan harga Rp100 juta.
Peralatan yang modern dan digital ini bisa dijadikan contoh untuk standar kualitas rumah sakit dan manajemennya
Jokowi pada Sabtu menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional U-16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022 dan menyebutnya sebagai sebuah kado bagi HUT RI.
Tingkat Kepuasan Publik 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Joko Widodo
Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55
Pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021, dialokasikan sebesar Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).
PURNA sudah renovasi Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, salah satu tempat pertandingan Piala Dunia U-20 2021 saat Indonesia menjadi tuan rumah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved