Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan pelimpahan kembali berkas perkara para tersangka kepada Kejaksaan Agung dalam rangka pemenuhan P-19 dari JPU.
Pasal 187 KUHP ancamannya maksimal 12 tahun sampai 15 tahun penjara jika menimbulkan korban, sedangkan Pasal 188 KUHP ancaman hukumannya 5 tahun bila terjadi kesalahan
Hari menyebut Pinangki diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor dengan dakwaan kumulatif, yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Listyo menegaskan pihaknya tidak akan ragu atau pandang bulu untuk mengusut siapapun yang nantinya terbukti terlibat dalam kasus kebakaran di Gedung Kejagung.
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo, menuturkan jika pelaku pembakaran sudah terungkap Polri akan dijerat dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun
Ratusan saksi yang diperiksa ialah pegawai Kejagung, petugas cleaning service, petugas keamanan gedung, swasta, hingga teknisi. Polri juga memeriksa ahli kebakaran dan ahli pidana.
Penyidikan itu gunanya untuk membuat terang satu peristiwa pidana, menemukan tersangka, dan bukti-bukti yang yang terkait peristiwa pidana.
Listyo mengatakan, sebelum kejadian kebakaran dari mulai pukul 11.30- 17 30 WIB, tim penyidik mendapati beberapa tukang dan orang di lantai 6 yang tengah direnovasi.
Sementara, penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana
Kejagung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andi Irfan pada Rabu (23/9) pekan depan.
Kebakaran di Gedung Kejagung terjadi sekitar pukul 19.10 WIB pada 22 Agustus 2020.
Rahmat merupakan 'orangnya' Joko Tjandra. Adapun Pinangki mengenal Joko Tjandra melalui Rahmat.
Terpidana membuat Surat Keterangan Hibah dan Surat Jual Beli tanah palsu.
Kejagung didorong untuk mendalami inisial lain. Misalnya, inisial DK yang sebelumnya diembus Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Heintje Ambraham Toisuta divonis bersalah korupsi dan TPPU pembelian lahan dan bangunan bagi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku dan Maluku Utara di Surabaya tahun 2014
Pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad mendesak Kejaksaan Agung memeriksa MA guna selusuri DK.
Proses penanganan kasus Jaksa Pinangki yang cepat mendapatkan apresiasi dari pengamat hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad.
Musibah kebakaran terjadi setelah pembahasan pagu anggaran berlangsung. Maka anggaran pembangunan kembali gedung utama belum terakomodasi dalam pagu anggaran 2021
Supervisi yang dilakukan KPK melalui gelar perkara bersama Polri dan Kejagung sebagai sesuatu yang rutin dan wajar. Terlebih, kasus Joko Tjandra menjadi perhatian publik dan juga melibatkan
Sudah 22 hari berlalu, hasil analisis Puslabfor Mabes Polri belum juga keluar. Sejauh ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 128 saksi terkait penyebab kebakaran Kejagung.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved