Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SEORANG cleaning service yang menjadi saksi dalam kasus kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung diduga memiliki saldo rekening hingga ratusan juta.
Hal itu terkuak dalam Rapat Kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kejaksaan Agung. Bahkan, saksi cleaning service tersebut mendapatkan pendampingan saat menjalani pemeriksaan.
Menanggapi hal itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, menuturkan fakta tersebut sudah masuk ke materi penyidikan. Sehingga, Awi tak bisa menjelaskan lebih detil soal adanya dugaan tersebut.
"Itu sudah masuk ke materi penyidikann sehingga saya tidak bisa sampaikan termasuk data saksi dilindungi UU KIP," papar Awi kepada Media Indonesia, Jumat (25/9).
Sebelumnya, penyidik saat ini sedang mengirimkan surat panggilan kepada pejabat Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.
"Hari ini penyidik akan mengirimkan surat panggilan kepada Kasubagpam info dan Kasubag Produksi Kejaksaan Agung RI untuk dilakukan pemeriksaan," ucap Awi, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/9).
Tak hanya itu, Awi mengatakan penyidik tengah melengkapi administrasi penyelidikan kasus kebakaran Gedung Korps Adhyaksa itu.
"Penyidik juga sedang menyusun laporan terkait perkembangan proses penyidikan termasuk melanjutkan pembahasan kontruksi hukum yang akan diterapkan dalam penyidikan kasus ini," terangnya.
Sebelumnya, Penyidik sendiri telah memeriksa 17 saksi dan 12 saksi untuk mencari terduga pelaku. “Sebanyak 17 saksi itu pekerja atau tukang, staf Kejaksaan Agung, keamanan dalam (kamdal), dan PNS Kejaksaan Agung,” ucapnya. (OL-4)
Total, sudah ada tiga Kajari dijemput untuk diperiksa Kejagung.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved