Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PARA nelayan di pesisir Jakarta melakukan aksi demo penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pulogebang Jakarta Timur, Kamis (7/4)
MUHAMMAD Sanusi diduga hanya menjadi jembatan untuk mengalirkan uang suap ke anggota DPRD DKI lainnya.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami temuan 85 bundel uang pecahan Rp100 ribu dari ruang kerja Mohamad Sanusi.
SURAT Pemerintah Provinsi DKI tentang penghentian sementara proses pembangunan fisik di wilayah Pulau C dan Pulau D hingga memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak digubris PT Kapuk Naga Indah (KNI).
Memang Gubernur DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi pantura Jakarta, karena pemerintah pusat telah memberikan delegasi kepada pemerintah DKI Jakarta.
Mending tunggu ganti DPRD daripada keluarkan pergub.
Jejak korupsi itulah jadi alasan penggeledahan dan penyegelan ruangan Taufik.
Salah satu pihak yang mungkin dipanggil oleh KPK terkait kasus tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Daftar anggota DPRD terduga terima suap beredar di pesan singkat.
PESAN berisi daftar nama anggota DPRD DKI yang diduga menerima suap dari perusahaan pengembang telah beredar.
Sebelum dan sesudah pemeriksaan, Trinanda bungkam.
INDONESIAN Corruption Watch (ICW) menilai masalah legislasi merupakan salah satu sarana terbanyak yang dilakukan DPRD untuk korupsi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami keterlibatan anggota DPRD DKI Jakarta lain dalam kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.
ANGGOTA Majelis Kehormatan Gerindra lainnya Habiburachman menyatakan, hingga kini Gerindra belum menunjuk siapa penganti Muhammad Sanusi baik sebagai anggota DPRD dan anggota Gerindra.
Kader Gerindra yang ditangkap KPK malah PDIP yang bereaksi keras.
Keberlangsungan proyek di tangan pemprov
FRAKSI PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang zonase pantai utara (pantura) Jakarta.
BOS Agung Sedayu Grup Sugiyanto Kusuma alias Aguan segera diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini merupakan rangkaian setelah Aguan dicegah keluar negeri.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved