Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
INDONESIAN Corruption Watch (ICW) menilai masalah legislasi merupakan salah satu sarana terbanyak yang dilakukan DPRD untuk korupsi. Hal itu tujuanya selain untuk mendapatkan rente dari pihak swasta, pemerintah juga ada untuk kepentingan pribadi.
"Korupsi legislasi melibatkan banyak Anggota DPRD dibanding korupsi anggaran, ini menjadi salah dua modus korupsi yang banyak terjadi. Hal itu seperti kasus M Sanusi (yang ditangani KPK) diduga banyak melibatkan Anggota DPRD karena harus disetujui dan semua Anggota DPRD memiliki hak untuk melakukan pembahasan," terang Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, Senin (4/4).
Menurutnya, korupsi legislasi dilkukan dengan beberapa cara seperti mengubah pasal, mengganti ketentuan dan lainnya. Yang itu semua dapat memberikan keuntungan baik berupa uang atau keuntungan lainnya.
"Misalkan sebagian Anggota DPRD yang juga pengusaha batu bara, mereka korupsinya dengan mengakali retribusi atau pajak batu bara. Dengan itu nantinya keuntungan pun akan bertambah," ujarnya.
Ia menmbahkan, korupsi lain yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perijinan reklamasi teluk Jakarta hal ini diduga untuk memberikan keuntungan kepada pihak swasta atau pihak pemerintah. Korupsi yang dilakukan mantan Anggota DPRD DKI Jakarta itu untuk legislasinya menguntungkan pihak lain sementara yang bersangkutan menerima keuntungan berupa suap.
"Korupsi semacam ini banyak terjadi dan kita masih data ulang untuk jumlah Anggota DPRD yang lakukan korupsi semacam ini," tukasnya. (OL-2)
Salah satu pokok perubahan UU tersebut adalah penyesuaian dan perluasan definisi BUMN
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (RUU Keimigrasian) telah disahkan menjadi undang-undang.
Soal RUU Wantimpres, poin soal terpidana di bawah lima tahun bisa menjadi anggota Wantimpres disebut akan dihapus pada rapat paripurna.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap pihaknya dan KPU bisa bekerja sama untuk kebijakan-kebijakan strategis terkait pemilu ke depan.
RUU tentang Kementerian Negara akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang
Peneliti FormappiĀ Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Karena sebagian anggota memperhatikan kesehatannya. Misalnya, mengurangi makanan berbahan tepung atau mengandung gula.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang juga hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, pendelegasian penarikan seluruh royalti lagu saat ini difokuskan dilakukan oleh LMKN.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved