Anggota Dewan Bantah Terima Suap

PESAN berisi daftar nama anggota DPRD DKI yang diduga menerima suap dari perusahaan pengembang telah beredar. Nama-nama anggota DPRD DKI disebut menerima sogok dari pengembang di kawasan pesisir Jakarta.

Salah satunya anggota Komisi D DPRD DKI Bidang Pembangunan, Prabowo Soenirman. Ia disebut menerima suap berupa liburan keluar negeri dan mobil mewah bernilai miliaran rupiah.

Suap tersebut untuk melancarkan keuntungan pengembang dalam memuluskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Kawasan Pantura Jakarta. Namun, Prabowo dengan tegas membantah hal tersebut. Dirinya mengaku sama sekali tidak pernah terlibat dalam pembahasan Raperda tersebut.

"Saya sudah dengar soal daftar itu. Saya sih ketawa saja. Soalnya saya tidak pernah ikut membahas. Komisi itu tidak pernah diajak. Hanya Badan Legislasi Daerah (Balegda) yang punya kewenangan bahas Raperda," kata Prabowo.

Ia bahkan menegaskan sebagian besar anggota fraksi Partai Gerindra tempatnya bernaung menolak kehadiran reklamasi sehingga tidak aktif mendukung pembahasan Raperda yang berkaitan dengan reklamasi. Saat ini di dalam internal fraksi pun akan didorong untuk menyusul langkah DPD PDIP yang sudah mendukung penghentian pembahasan Raperda reklamasi.

"Kami di fraksi akan mendorong untuk menghentikan juga pembahasan. Karena dari awal sudah tidak setuju. Makanya dua kali paripurna Raperda anggota kami hanya sedikit yang hadir," ujarnya.

Senada dengan Prabowo, Wakil Ketua Balegda DKI, Merry Hotma yang namanya juga tercantum dalam daftar nama penerima suap dari pengembang membantah dirinya menerima suap. Anggota DPRD dari PDIP ini mengaku tidak pernah berhubungan dengan para pengembang selama melakukan pembahasan Raperda.

"Saya tidak pernah kenal pengembang. Saya juga heran ada nama saya. Pergaulan yang high class seperti dengan pengembang itu saya tidak pernahlah," ujarnya.

Merry menyatakan saat ini hanya akan berkonsenterasi untuk mendorong Balegda untuk kembali bekerja sesuai fungsinya yakni membahas Raperda. Dalam waktu dekat ia pun ingin membahas perencanaan jadwal pembahasan Raperda dengan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD.

"Kami akan berkonsenterasi ke Program Legislasi Daerah (Prolegda). Ada 23 Raperda yang harus dibahas tahun ini. Jadi kami harus cepat. Dalam waktu dekat sudah ada tiga prioritas yakni revisi Perda Sistem Pendidikan, revisi Perda Sistem Kesehatan dan Raperda beasiswa," pungkasnya. (OL-2)