PDIP dan Gerindra Mutung, Pembahasan Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan

FRAKSI PDIP dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta sepakat untuk menghentikan pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi Teluk Jakarta dan rencana tata ruangnya. Kedua fraksi besar itu mutung?

Meskipun keputusan itu belum menjadi suara bulat DPRD, menurut Ketua DPRD Prasetyo Edi, keberlangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemprov.

DPD PDIP DKI Jakarta, kata Prasetyo di Jakarta, hari ini, merekomendasikan agar Badan Legislasi Daerah DKPR DKI Jakarta menghentikan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana tata ruang reklamasi Teluk Jakarta.

Sikap PDIP itu berkaitan langsung dengan penetapan tersangka Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi pada operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu.

Pernyataan senada juga diungkap Ketua Fraksi Gerindra di DPRD, Muhammad Taufik.

Menurut Taufik, kini seluruh keputusan mengenai keberlangsungan proyek reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah daerah karena pergub mengenai reklamasi sudah dikeluarkan oleh pemprov.

Taufik juga membantah adanya tawar menawar isi pasal raperda rencana tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. (X-2)