Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPESERTAAN jaminan sosial para pekerja sektor industri di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, relatif masih cukup rendah.
BPJAMSOSTEK mangga dua menyerahkan 1.000 kartu peserta kepada para petani di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel gandeng Kejati Sumsel untuk menangani masalah ketidakpatuhan perusahaan, khususnya dalam tunggakan iuran kepesertaan.
Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumbar, mendaftarkan pekerja rentan dan non-ASN di wilayahnya ke dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemerintah Kabupaten Bangka siap membantu menalangi iuran tunggakan BPJS Kesehatan dan Tenagakerjaan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024
PT Quartee Technologies dan PT Haka Luxury menunggak iuran sejak Tahun 2019 sampai dengan saat ini dan direktur kedua perusahaan ditetapkan sebagai tersangka.
YAYASAN Korindo Jakarta memberi bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) untuk 500 pekerja rentan melalui BPJamsostek Cabang Jakarta Menara Jamsostek.
Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah ada niatan untuk memperluas cakupan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan,
Pemkab Tangerang mendaftarkan 50 ribu lebih pegawai non-ASN dan pekerja rentan di wilayahnya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menekaer Ida Fauziyah mengatakan bahwa Permenaker No 4 tahun 2023 merupakan jawaban dari pemerintah atas permasalahan jaminan sosial yang selama ini dialami oleh para PMI.
Para pekerja dapat mendaftar sekaligus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur Pojok Untung dan Pojok Bayar pada aplikasi AYO Toko by SRC.
Melalui kolaborasi ini, para pekerja bisa mendaftar sekaligus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui fitur Pojok Untung dan Pojok Bayar pada aplikasi AYO Toko by SRC.
Gerakan gotong royong melalui Jimpitan sangat inspiratif, dikarenakan dengan gotong royong seluruh warga akan terlindungi dari risiko-risiko di dalam bekerja.
LPS menyatakan menyatakan bahwa peraturan terkait iuran kepesertaan Tapera bagi pegawai swasta akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan tren tabungan di bawah Rp100 juta.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa dana kelolaan peserta tabungan perumahan rakyat atau Tapera sebagian besar ditempatkan pada berbagai instrumen investasi.
Dalam klausul peserta BPJS Kesehatan, tidak pernah disebutkan orang kaya dan konglomerat tidak boleh dapat pelayanan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved