Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah memberikan insentif khusus bagi penanam modal swasta untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memberikan insentif tambahan kepada swasta agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
INSENTIF kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia untuk sektor hilirisasi mineral dan batu bara telah dialihkan sejak Januari 2025.
Program HGBT diberlakukan sejak tahun 2020 dengan memberikan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan itu telah berakhir pada 31 Desember 2024.
Keputusan pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak.
Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM.
Pemerintah mengeluarkan paket insentif untuk menjaga kondisi kelas menengah. Hal ini menyusul kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 1 Januari 2025.
Pemerintah mengumumkan bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan akan diperpanjang hingga tahun 2025.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie melihat perlu adanya insentif fiskal bagi industri otomotif. Itu diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai tempat investasi.
Pentingnya kepatuhan hukum dan kemampuan melihat peluang investasi sebagai salah satu strategi dalam melakukan ekspansi bagi perusahaan asing di Indonesia.
Bank Indonesia bakal menambah besaran insentif dalam Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) di 2025 menjadi Rp283 triliun.
Potensi pasar properti di tahun 2025 diperkirakan tetap cerah meski membutuhkan kerja keras untuk menggerakkannya.
Keringanan pajak atau insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik belum menyasar kalangan menengah.
Keringanan pajak atau insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik belum menyasar kalangan menengah.
Pemerintah bakal memperpanjang pemberian libur pajak (tax holiday) hingga 2025. Itu karena stimulus tersebut berkontribusi besar pada peningkatan investasi di Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan Januari 2025 pihaknya memperluas insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.
BANK Indonesia memastikan memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang akan diperkuat ialah kebijakan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial
Di ujung masa jabatannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawai untuk menambah dana insentif daerah senilai Rp1 triliun.
Aturan mengenai kelanjutan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) di sektor properti resmi berlaku.
Masyarakat kelas menengah, terutama yang di Asia saat ini perlu untuk menjadi perhatian bersama karena dapat berpotensi menjadi penopang perekonomian global.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved