Berita Terbaru Insentif Hari Ini

Perusahaan Asing Wajib Perhatikan Kepatuhan Hukum di Indonesia

Pentingnya kepatuhan hukum dan kemampuan melihat peluang investasi sebagai salah satu strategi dalam melakukan ekspansi bagi perusahaan asing di Indonesia. 

BI: Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial Naik Jadi Rp283 Triliun di 2025

Bank Indonesia bakal menambah besaran insentif dalam Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) di 2025 menjadi Rp283 triliun. 

Bersaing di Pasar Properti 2025, Penggembang Dituntut pada Konsep Pembeda

Potensi pasar properti di tahun 2025 diperkirakan tetap cerah meski membutuhkan kerja keras untuk menggerakkannya.

 Kelas Menengah Lebih Butuh Keringanan Pajak Properti daripada Insentif Kendaraan Listrik

Keringanan pajak atau insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik belum menyasar kalangan menengah.

 Kelas Menengah Lebih Butuh Keringanan Pajak Properti daripada Insentif Kendaraan Listrik

Keringanan pajak atau insentif bagi masyarakat untuk membeli kendaraan listrik belum menyasar kalangan menengah.

Tax Holiday Berkontribusi Besar pada Masuknya Investasi

Pemerintah bakal memperpanjang pemberian libur pajak (tax holiday) hingga 2025. Itu karena stimulus tersebut berkontribusi besar pada peningkatan investasi di Indonesia.

Januari 2025, BI Beri Insentif ke Bank Penyalur Kredit untuk Padat Karya

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan Januari 2025 pihaknya memperluas insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

​​​​​​​Insentif KLM BI Bakal Diperkuat

BANK Indonesia memastikan memperkuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang akan diperkuat ialah kebijakan insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial

Menko Airlangga Minta Sri Mulyani Tambah Dana Insentif Daerah Rp1 Triliun

Di ujung masa jabatannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawai untuk menambah dana insentif daerah senilai Rp1 triliun.

Aturan Insentif di Sektor Perumahan Mulai Berlaku

Aturan mengenai kelanjutan stimulus berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) di sektor properti resmi berlaku.

Kelas Menengah Bakal Jadi Penopang Perekonomian Global

Masyarakat kelas menengah, terutama yang di Asia saat ini perlu untuk menjadi perhatian bersama karena dapat berpotensi menjadi penopang perekonomian global.

Perpanjangan PPN DTP Beri Kepastian, Saatnya Pengembang Injak Gas

Saat ini Q3 dan Q4 (2024) adalah waktu yang sangat oke bagi developer untuk injak gas, dan itu terbantu dengan insentif dari pemerintah.

Wisman di Bali tak Bayar Pungutan, Pj Gubernur Bali Usulkan Sanksi Kurungan

MARAK wisatawan mancanegara yang tidak membayar pungutan disorot. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan usulan agar menerapkan sanksi kurungan

Periklindo Setujui Keputusan Pemerintah Soal Insentif Mobil Hybrid

Dukungan itu juga sejalan dengan kondisi pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia dalam dua tahun terakhir yang menunjukkan kinerja positif.

Lebih Hemat Membeli Hunian dari Developer atau Agen Sih? Simak Penjelasan Ini!

Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memiliki hunian, baik dari developer, agen, atau platform proptech 

Pemerintah Tingkatkan Insentif PPN DTP 100 Persen, Pengembang Optimis Penjualan Meningkat

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan peningkatan insentif PPN DTP hingga 100% untuk sektor properti

Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah

Kuota FLPP akhirnya ditambah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebanyak 34 ribu unit. Sehingga kuota FLPP 2024 menjadi 200 ribu unit dari semula hanya 166.000 unit.

Insentif dan Batas Jam Kerja Peserta PPDS Perlu Diatur Ulang

PESERTA program pendidikan dokter spesialis (PPDS) juga dihadapkan pada masalah insentif dan jam kerja yang sangat panjang.

PB IDI Minta agar Ada Pemerataan Insentif PPDS

IDI meminta pemerintah untuk melakukan pemerataan pemberian imbal jasa atau insentif kepada dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Sumber Insentif Bagi PPDS Mesti Jelas

Pengurus IAKMI dr Iqbal Mochtar menekankan sumber dana untuk  insentif bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) harus jelas. Ia mengusulkan dana LPDP digunakan sebagian.

Timur Tengah Baru

Mewaspadai Risiko Komersialisasi dan Politisasi Data Pribadi Warga

Refleksi Lima Dekade MUI dalam Mengembangkan Arsitektur Ekonomi Syariah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia