BI: Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial Naik Jadi Rp283 Triliun di 2025

Bank Indonesia bakal menambah besaran insentif dalam Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) di 2025 menjadi Rp283 triliun. Jumlah itu meningkat dari besaran insentif yang disediakan bank sentral tahun ini senilai Rp259 triliun.

Demikian disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2024 di Gedung BI, Jakarta, Jumat (29/11). 

"Insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial ini untuk mendorong kredit pembiayaan akan kami arahkan ke sektor-sektor prioritas penciptaan lapangan kerja. Jumlah insentif kami naikan dari Rp259 triliun menjadi Rp283 triliun mulai Januari 2025," ujarnya. 

Baca juga : ​​​​​​​Insentif KLM BI Bakal Diperkuat

Insentif itu merupakan bagian dari strategi kebijakan umum makroprudensial yang akan dijalankan BI pada 2025. Selain memperluas sektor insentif KLM, bank sentral juga akan menjalankan kebijakan longgar pada rasio penyangga likuiditas dan jumlahnya lebih besar. 

"Demikian pula kebijakan uang muka kredit 0% tetap berlaku untuk kredit properti dan kredit otomotif akan dilanjutkan," jelas Perry. 

Selain itu, bank sentral juga akan memperkuat surveillance system untuk menjaga sistem keuangan. Itu dilakukan BI bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan di bawah naungan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

Sementara di sistem pembayaran digitalisasi, BI juga akan mengakselerasi peta kebijakan di tahun depan sesuai dengan cetak biru yang diluncurkan pada Agustus 2024. Itu dilakukan melalui lima inisiatif, yakni, pengembangan, infrastruktur, industri, inovasi, internalisasi rupiah digital.

"Kami akan memperluas kerja sama QRIS dengan sejumlah negara, tidak hanya ASEAN, tapi juga Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain," pungkas Perry. (Z-11)