Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
AirNav Indonesia melakukan negosiasi slot penerbangan dari beberapa titik Indonesia untuk ke Jeddah Arab Saudi pada penyelenggaran haji 1446 H/2025 M.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi Demokrat Achmad mengatakan biaya haji 2025 masih bisa ditekan atau diturunkan.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengambil langkah negosiasi untuk penambahan kuota petugas haji asal Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi.
PEMERINTAH membuka peluang maskapai selain Garuda Indonesia untuk melayani pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji 2025.
Menag Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia mendapatkan kuota 221.000 orang untuk tahun 2025. Tetapi kuota petugas haji untuk tahun depan turun.
WAKIL Menteri Agama,Romo HR Muhammad Syafi'i menegaskan bahwa usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp93,38 juta akan dievaluasi kembali bahkan berubah.
MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa untuk keberangkatan haji 2025 biaya haji sebesar Rp93,38 juta.
Pemerintah memastikan seluruh calon jemaah haji reguler dan petugas haji terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional
Ada tiga isu utama yang dibahas, yaitu: hukum menggunakan nilai manfaat hasil investasi dana setoran awal (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji
Penyelenggaraan haji harus diawasi oleh setiap pihak agar terjadi penyimpangan sekecil apapun di Kementerian Agama
PARA peraih Juara Pertama pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Nasional ke-30 Tahun 2024 mendapatkan hadiah berangkat haji plus.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) berharap pemerintahan Prabowo Subianto membuat kementerian khusus untuk haji dan umroh.
ANGGOTA Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji, Marwan Jafar, menyebut Pansus Haji DPR RI masuk angin bahkan tidak independen.
Asosiasi Haji dan Umrah Republik Indonesia (Ashuri) menggandeng Mecca Construction Development (MCD) perusahaan asal Arab Saudi, untuk meningkatkan kualitas layanan ibadah haji dan umrah.
Risiko kesehatan menjadi tantangan utama bagi sebagian besar jemaah haji Tanah Air.
Kementerian Agama memastikan pengisian kuota haji 1445 H/2024 M sudah sesuai dengan ketentuan
ANGGOTA Pansus Angket Haji DPR RI, Wisnu Wijaya menyatakan, pansus haji DPR terus memperkuat langkahnya dalam menyelidiki dugaan penyimpangan kuota haji tambahan.
Pansus menemukan sejumlah ketidaksesuaian terkait pemberangkatan jemaah haji khusus yang dilakukan oleh PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus).
Ini alasan Pansus Haji DPR RI soal mengapa pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para saksi dari pihak travel dilakukan tertutup.
DIREKTUR Bina Haji Khusus dan Umrah (BHKU) Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani menyampaikan dirinya tidak mengetahui pengusul mengenai pembagian kuota haji tambahan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved