Direktur Haji Khusus Sebut Tak Tahu Pengusul Pembagian Kuota Tambahan

DIREKTUR Bina Haji Khusus dan Umrah (BHKU) Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani menyampaikan dirinya tidak mengetahui pengusul mengenai pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu menjadi 10 ribu untuk jamaah reguler dan 10 ribu untuk jamaah khusus.

“Terkait pembagian 50:50, terus terang saya tidak mengetahui. Saat kami diskusi, salah satunya adalah berkaitan dengan kepadatan di Mina, tetapi akhirnya sudah diputuskan 50:50,” kata Jaja dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan Pansus Angket Haji DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu. (28/8).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI Maman Imanulhaq mengenai pihak pengusul pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu menjadi 50:50 atau 10 ribu untuk jamaah reguler dan 10 ribu untuk jamaah khusus.

Baca juga : Soal Alokasi Tambahan Kuota Haji, Ini Penjelasan Kemenag

Berikutnya, Maman juga mempertanyakan ada atau tidaknya usaha Jaja untuk menjelaskan kepada pimpinan Kemenag, seperti Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, mengenai pembagian kuota haji tersebut menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dalam Pasal 64 UU Nomor 8/2019 disebutkan bahwa Menteri menetapkan kuota haji khusus sebesar delapan persen dari kuota haji Indonesia.

Terkait pertanyaan itu, Jaja menyampaikan bahwa ia berpedoman pada Pasal 9 UU Nomor 8/2019 yang menyebutkan bahwa dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia, Menteri menetapkan kuota haji.

Baca juga : Pansus Haji DPR RI Segera Bergerak

“Kemarin saat diskusi berkaitan dengan Pasal 9, kuota tambahan kewenangan Menteri sehingga kami menyimpulkan itu,” ujarnya.

Persoalan penentuan alokasi kuota haji tambahan merupakan salah satu hal yang disoroti oleh Pansus Angket Haji. Pansus menilai Menag menyalahi ketentuan alokasi kuota haji karena memutuskan kuota tambahan dialokasikan 10 ribu untuk jamaah haji reguler dan 10 ribu untuk jamaah haji khusus, padahal Pasal 64 UU 8/2019 menyatakan alokasi kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus.

(ANT/Z-9)