Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
50 tokoh dan aktivis menyurati ketua umum partai politik pengusung calon presiden nomor urut 01 dan 03 untuk hak angket. BRIN menilai dukungan tersebut sebagai bentuk dukungan moril.
Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas AMIN, Anang Zubaidy, membeberkan DPR jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan menggulirkan hak angket.
PENELITI BRIN Wasisto Raharjo Jati mengatakan surat berisi desakan pada para ketua umum (ketum) partai politik (parpol), merupakan dukungan dari elemen masyarakat sipil pada parpol.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menegaskan bahwa peluang untuk menggulirkan hak angket di DPR sangat kuat.
Hak angket kecurangan pemilu diharapkan sudah berjalan sebelum pengumuman hasil Pemilu oleh KPU pada 20 Maret 2024.
Hak angket diminta juga mengungkap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menyampaikan mengetahui 'dalaman' dari partai politik (parpol).
Class action tidak dapat dilakukan tanpa persiapan yang matang. Sehingga perlu ada pihak yang menjadi organisator.
Konsolidasi dengan lintas partai seperti dengan NasDem, masih terus dilakukan oleh PDIP agar 1 visi.
Partai NasDem sudah mempersiapkan berkas, data, dan kajian akademik untuk mengajukan hak angket. Tinggal menunggu langkah PDIP.
Mahfud mengatakan hak angket sangat diperlukan.
Fraksi Partai NasDem fokus menguatkan substansi materi hak angket agar penggunaan hak tersebut tidak sekadar menjadi gimik politik.
Hak angket merupakan upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan pemilu 2024.
PEMBENTUKAN panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dinilai bisa menambah amunisi untuk mengusut kecurangan pemilu.
PENGAMAT politik Ray Rangkuti mendesak agar para pimpinan fraksi yang mendukung hak angket untuk segera bertemu dan jalin komunikasi. Dia meminta agar fraksi di DPR RI
Hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan publik atas dugaan kecurangan pemilu.
Penyelenggaraan pemilu jujur dan adil secara konsisten adalah suatu fondasi penting pembangunan demokrasi, yang kini cenderung tertinggal.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa hak angket usut dugaan kecurangan pemilu wajar digulirkan oleh DPR RI.
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Masyarakat Penegak Konstitusi dugaan kecurangan pemilu saat ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Pakar hukum tata negara Universitas Jayabaya, Muhammad Rullyandi, menilai pansus yang dibentuk DPD RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tak memiliki dalil hukum.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved