Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
MANTAN Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menegaskan bahwa peluang untuk menggulirkan hak angket di DPR sangat kuat. Menurutnya, kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) telah menjadi modal yang signifikan.
Dalam program "Crosscheck by Medcom.id" berjudul 'Setrum-setrum, Angket Tersandera Kasus Hukum?' yang diselenggarakan di akun YouTube Medcom.id pada Minggu, 10 Maret 2024, Saut menjelaskan esensi dari proses tersebut. Menurutnya, fokus utama adalah adanya TSM, dan tanpa hal tersebut, pintu masuk untuk membahas masalah tersebut tidak akan terbuka.
Saut menggarisbawahi pentingnya melibatkan semua pihak yang diduga mengetahui adanya kecurangan pemilu. Mereka diharapkan memberikan keterangan yang mendukung dan memperkuat bukti kecurangan yang terjadi.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
"DPR memiliki kewajiban untuk memanggil mereka satu per satu dan meminta penjelasan. DPR RI memiliki hak untuk mengumpulkan keterangan yang kemudian dapat dikonfirmasi ulang," ujar Saut.
Menurutnya, DPR dapat mengambil pelajaran dari proses hak angket terkait Bank Century pada tahun 2009. Kasus tersebut berhasil mengungkap aliran dana bantuan untuk Bank Century.
"Mereka sudah bisa membawa Century untuk kemudian dilakukan penuntutan. Apalagi jika kita berbicara tentang kasus kecurangan pemilu yang begitu jelas, buktinya sangat terbuka dan transparan," tambah Saut. (Z-10)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved