Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WACANA hak angket dugaan kecurangan pemilu terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kali ini dukungan datang dari kelompok masyarakat sipil 'Masyarakat Penegak Konstitusi' yang mendorong DPR RI untuk merealisasikan hak angket.
"Hak angket kita dukung ya, walaupun sebagai masyarakat sipil kita tidak mempunyai peran spesifik dalam hak angket. Tapi kita dukung teman-teman di parlemen untuk dorong hak angket itu supaya terang-benderang apa yang terjadi dalam konteks pemilu 2024 ini, ada sesuatu yang disembunyikan," ujar Koordinator Masyarakat Penegak Konstitusi Danang Girindra Wardana, Rabu (6/3).
Menurutnya, dugaan kecurangan pemilu saat ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Kecurangan terjadi sejak proses awal dan diduga kuat melibatkan kekuatan besar seperti presiden, menteri hingga aparatur negara. Belum lagi anggaran negara yang dikeluarkan untuk pemilu dan berbagai kepentingan politik sangat besar, dalam hal ini untuk bansos pemerintah melakukan realokasi anggaran tanpa persetujuan DPR.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
"Kan itu harus diungkapkan karena pelibatan aparatur pejabat pemerintah, pelibatan anggaran negara yang sangat besar. Itu benar-benar dituding untuk pengarahan pemenangan putra-putra Presiden Jokowi. Ini yang menjadi keluhan masyarakat dan kita mengupayakan agar ada temuan-temuan yang bisa membuka tabir kegelapan ini," imbuhnya.
Danang menilai meski saat ini baru 3 partai yang menyuarakan hak angket, dirinya yakin para anggota legislatif secara individu mendukung wacana tersebut.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dugaan kecurangan pemilu memang harus diselidiki melalui hak angket. Sebab tidak ada lembaga negara lainnya yang bisa dipercaya. Contohnya adalah Bawaslu yang disebutnya abai dan MK yang saat ini kurang mendapatkan kepercayaan publik.
Baca juga : Fraksi PKS Dorong DPR Gunakan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
"Bawaslu kita lihat apa gunanya dalam situasi seperti ini. Ada ribuan laporan tapi tidak ada respon yang terbuka kepada masyarakat. Jadi apa gunanya. Saya kira Bawaslu saat ini menjadi lembaga yang agak mandul gitu, tidak memiliki suatu kekuatan politik yang besar. Bahkan ketika terjadi beberapa chaos dalam Sirekap, perhitungan real count yang diadukan masyarakat kita tidak melihat Bawaslu melakukan apa? Kita justru melihat diamnya Bawaslu ini bisa berpotensi menjadi bagian dari sistematika kejahatan pemilu saat ini," bebernya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Masyarakat Penegak Konstitusi Sisca Rumondor mengatakan bahwa pihaknya menyampaikan mosi tidak percaya kepada Presiden. Hal itu lantaran adanya dugaan keterlibatan presiden dalam proses pemilu yang dinilai curang.
"Itulah sebabnya mosi tidak percaya ini kami suarakan di tempat yang sungguh penuh makna di Tugu Proklamasi. Karena kami juga bingung sekarang mau percaya siapa, kemana. Semuanya membuat kegalauan, keresahan bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.
"Kalau negara sudah tidak bisa dipercaya oleh rakyat mau apalagi ke depannya. Kita tidak hanya melulu pada masalah calon pemimpin berikutnya, masih banyak persoalan di negeri ini," tutupnya. (Z-6)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved