Jusuf Kalla Nilai Hak Angket DPR Alat untuk Mengklarifikasi Kecurangan Pemilu

MANTAN Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menekankan bahwa hak angket merupakan upaya pengusutan dugaan kecurangan perhelatan pemilu 2024. Dirinya mendukung usulan hak angket tersebut. 

Lebih jauh JK menyinggung konflik politik tahun 1966 dan tahun 1998 yang memunculkan krisis hebat melanda Indonesia, baik disisi sosial dan ekonomi. Hak angket tetap dibutuhkan agar tidak terjadi masalah di masa akan datang.

"Hak angket diperlukan untuk mengklarifikasi dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) supaya tidak terulang di pemilu akan datang, " kata JK saat berpidato di hadapan mahasiswa Universitas Inondesia (UI), Kamis (7/3)

Baca juga : JK Nilai Hak Angket Dibutuhkan agar Kecurigaan Masyarakat Terjawab

JK menilai realisasi hak angket tersebut baik untuk kedua belah pihak dalam hal ini penggugat dan tergugat. Sebab, kata JK, dengan adanya hak angket dapat menjadi momen bagi pihak tergugat dan penggugat untuk mengklarifikasi terhadap kecurigaan pemilu baru-baru ini.

"Tentu baik untuk kedua belah pihak, karena sekarang banyak isu bahwa ini ada masalah. Jadi, kalau ada angket kalau memang tidak ada soal, itu bagus sehingga menghilangkan kecurigaan," kata JK, yang disambut tepuk tangan puluhan mahasiswa.

Oposisi dalam demokrasi diperlukan memainkan peran kritis dalam menjaga keseimbangan demokrasi dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan pemerintah.

Baca juga : JK: Hak Angket Bisa Hilangkan Kecurigaan Kecurangan Pemilu 2024

Di sisi lain, JK menyebut sesungguhnya tidak ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi. Pada dasarnya setiap parpol memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenangkan kekuasaan.

“Oposisi itu adalah kecelakaan, karena tidak menang maka jadi oposisi,” ujar politikus senior partai Golkar itu.

Terlepas dari hal tersebut, JK mendorong kepada pihak yang kalah dalam Pemilu 2024 untuk berani mengambil sikap oposisi di tengah wacana rekonsiliasi yang digaungkan kubu Capres-cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan unggul sementara dari rekapitulasi suara versi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

"Dan atau hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei di pilpres 14 Februari 2024, " ucapnya (Z-8)