Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan semangat dari rekan-rekan sejawatnya sebagian besar mendorong agar hak angket segera digulirkan.
“Kalau sampai saat ini kan fraksi (PDIP) memang belum mengeluarkan sikap. Tetapi semangat teman-teman sebagian besar mendorong. Tinggal nanti sikap fraksi seperti apa. Gitu saja,” kata Djarot kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Menurut Djarot perlu komunikasi yang panjang dan melibatkan lintas fraksi untuk menentukan sikap terkait pengguliran hak angket. Dia juga mengatakan ada kalkulasi dan pertimbangan yang realistis sebelum menyatakan sikap. Sehingga, kata dia, kajian dan naskah akademik saja belum cukup.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
“Ada fraksi partai pendukung 02, itu kan tidak semua tidak setuju hak angket. Ada yang setuju dengan hak angket, iya kan? Maka dari itu perlu melibatkan lintas fraksi. Maka dari itu, komunikasi lintas fraksi itu diperlukan. Siapa yang melakukan komunikasi itu? Ya pimpinan fraksi. Anggota tentu akan mendorong itu,” ujar Djarot.
Dia juga mengatakan dalam waktu dekat akan ada rapat fraksi PDIP untuk membahas mengenai hak angket. Melalui rapat itu, PDIP akan mengumumkan seperti apa sikapnya terkait hak angket.
“Kami belum agendakan terkait rapat itu. Nanti dijadwalkan khusus. Tapi di partai ini (hak angket) dibicarakan, sudah dirumuskan. Jadi, sementara ini, memang belum ada (jawaban sikap soal hak angket). Kita untuk rapat fraksi belum ada, karena kita masih proses penghitungan suara. Kita sedang mengawal sampai akhir, baik itu pileg maupun pilpres,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima ingatkan pemerintah bahwa WFH satu hari bukan solusi tunggal hemat BBM.
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved