Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan semangat dari rekan-rekan sejawatnya sebagian besar mendorong agar hak angket segera digulirkan.
“Kalau sampai saat ini kan fraksi (PDIP) memang belum mengeluarkan sikap. Tetapi semangat teman-teman sebagian besar mendorong. Tinggal nanti sikap fraksi seperti apa. Gitu saja,” kata Djarot kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Menurut Djarot perlu komunikasi yang panjang dan melibatkan lintas fraksi untuk menentukan sikap terkait pengguliran hak angket. Dia juga mengatakan ada kalkulasi dan pertimbangan yang realistis sebelum menyatakan sikap. Sehingga, kata dia, kajian dan naskah akademik saja belum cukup.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
“Ada fraksi partai pendukung 02, itu kan tidak semua tidak setuju hak angket. Ada yang setuju dengan hak angket, iya kan? Maka dari itu perlu melibatkan lintas fraksi. Maka dari itu, komunikasi lintas fraksi itu diperlukan. Siapa yang melakukan komunikasi itu? Ya pimpinan fraksi. Anggota tentu akan mendorong itu,” ujar Djarot.
Dia juga mengatakan dalam waktu dekat akan ada rapat fraksi PDIP untuk membahas mengenai hak angket. Melalui rapat itu, PDIP akan mengumumkan seperti apa sikapnya terkait hak angket.
“Kami belum agendakan terkait rapat itu. Nanti dijadwalkan khusus. Tapi di partai ini (hak angket) dibicarakan, sudah dirumuskan. Jadi, sementara ini, memang belum ada (jawaban sikap soal hak angket). Kita untuk rapat fraksi belum ada, karena kita masih proses penghitungan suara. Kita sedang mengawal sampai akhir, baik itu pileg maupun pilpres,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved