Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan semangat dari rekan-rekan sejawatnya sebagian besar mendorong agar hak angket segera digulirkan.
“Kalau sampai saat ini kan fraksi (PDIP) memang belum mengeluarkan sikap. Tetapi semangat teman-teman sebagian besar mendorong. Tinggal nanti sikap fraksi seperti apa. Gitu saja,” kata Djarot kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Menurut Djarot perlu komunikasi yang panjang dan melibatkan lintas fraksi untuk menentukan sikap terkait pengguliran hak angket. Dia juga mengatakan ada kalkulasi dan pertimbangan yang realistis sebelum menyatakan sikap. Sehingga, kata dia, kajian dan naskah akademik saja belum cukup.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
“Ada fraksi partai pendukung 02, itu kan tidak semua tidak setuju hak angket. Ada yang setuju dengan hak angket, iya kan? Maka dari itu perlu melibatkan lintas fraksi. Maka dari itu, komunikasi lintas fraksi itu diperlukan. Siapa yang melakukan komunikasi itu? Ya pimpinan fraksi. Anggota tentu akan mendorong itu,” ujar Djarot.
Dia juga mengatakan dalam waktu dekat akan ada rapat fraksi PDIP untuk membahas mengenai hak angket. Melalui rapat itu, PDIP akan mengumumkan seperti apa sikapnya terkait hak angket.
“Kami belum agendakan terkait rapat itu. Nanti dijadwalkan khusus. Tapi di partai ini (hak angket) dibicarakan, sudah dirumuskan. Jadi, sementara ini, memang belum ada (jawaban sikap soal hak angket). Kita untuk rapat fraksi belum ada, karena kita masih proses penghitungan suara. Kita sedang mengawal sampai akhir, baik itu pileg maupun pilpres,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved