Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KETUA DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menegaskan partainya belum memiliki sikap mengenai pengguliran hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024. Namun, dia mengatakan semangat dari rekan-rekan sejawatnya sebagian besar mendorong agar hak angket segera digulirkan.
“Kalau sampai saat ini kan fraksi (PDIP) memang belum mengeluarkan sikap. Tetapi semangat teman-teman sebagian besar mendorong. Tinggal nanti sikap fraksi seperti apa. Gitu saja,” kata Djarot kepada Media Indonesia, Rabu (6/3).
Menurut Djarot perlu komunikasi yang panjang dan melibatkan lintas fraksi untuk menentukan sikap terkait pengguliran hak angket. Dia juga mengatakan ada kalkulasi dan pertimbangan yang realistis sebelum menyatakan sikap. Sehingga, kata dia, kajian dan naskah akademik saja belum cukup.
Baca juga : Pengamat Nilai PDIP belum Satu Suara soal Hak Angket
“Ada fraksi partai pendukung 02, itu kan tidak semua tidak setuju hak angket. Ada yang setuju dengan hak angket, iya kan? Maka dari itu perlu melibatkan lintas fraksi. Maka dari itu, komunikasi lintas fraksi itu diperlukan. Siapa yang melakukan komunikasi itu? Ya pimpinan fraksi. Anggota tentu akan mendorong itu,” ujar Djarot.
Dia juga mengatakan dalam waktu dekat akan ada rapat fraksi PDIP untuk membahas mengenai hak angket. Melalui rapat itu, PDIP akan mengumumkan seperti apa sikapnya terkait hak angket.
“Kami belum agendakan terkait rapat itu. Nanti dijadwalkan khusus. Tapi di partai ini (hak angket) dibicarakan, sudah dirumuskan. Jadi, sementara ini, memang belum ada (jawaban sikap soal hak angket). Kita untuk rapat fraksi belum ada, karena kita masih proses penghitungan suara. Kita sedang mengawal sampai akhir, baik itu pileg maupun pilpres,” pungkasnya. (Dis/Z-7)
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
Politikus PDIP Aria Bima menegaskan bahwa tuntutan tujuh tahun penjara terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak akan memengaruhi arah politik partai
PDIP belum menentukan sikap resmi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pelaksanaan pemilu
HASTO Kristiyanto dipastikan masih menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) setelah dituntut 7 tahun penjara
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
DALAM rangka memperingati Bulan Bung Karno, organisasi sayap PDI Perjuangan, Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar Soekarno Padel Open 2025, Sabtu (28/6).
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved