Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
HAK angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 dinilai harus berjalan sebelum 20 Maret 2024. Pasalnya di tanggal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil Pemilu 2024.
"Paling krusial itu kalau waktu tanggal 20 atau sebelum itu ketika teman-teman di legislatif (memproses hak angket itu)," kata Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Setrum-setrum, Angket Tersandera Kasus Hukum?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (10/3).
Syahganda mengingatkan kecurangan bukan menyangkut soal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, juga terbuka pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Baca juga : Demokrasi Terancam Jatuh ke Tirani
Terlebih, lanjut dia, terdapat calon legislatif (caleg) petahana. Caleg tersebut mesti waspada bila menemukan adanya kecurangan, tetapi tak sampai dipersoalkan di hak angket.
"Kan pemilu ini ada dua, ada pilpres dan pileg. Pileg ini juga penting takut nanti suaranya diutak-atik," ujar Syahganda.
Ia juga mengapresiasi adanya keseriusan menggulirkan hak angket. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mengaku sudah membaca naskah akademik naskah untuk hak angket dan memiliki tebal lebih dari 75 halaman.
"Jadi artinya semua ini parpol-parpol yang dirisaukan oleh rakyat tidak benar bahwa mereka tidak menuju pada hak angket itu," ujar Syahganda. (Z-3)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved