Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
HAK angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai juga perlu menyelidiki maksud pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menyampaikan mengetahui 'dalaman' dari partai politik (parpol). Pernyataan itu dikhawatirkan sebagai upaya menekan lawan politik.
"Apakah tanda-tanda kita lihat ini tanda ketika Jokowi mengatakan punya data seluruh data parpol-parpol ya, jangan macam-macam, data intelijen saya sudah pegang, kan itu perlu diselidiki oleh hak angket," kata Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Setrum-setrum, Angket Tersandera Kasus Hukum?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (10/3).
Syahganda menyinggung soal skandal watergate pada 1972. Richard Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang masih aktif kala itu terlibat dalam upaya penyadapan Partai Demokrat.
Baca juga : Pengamat: Parpol di Kabinet Jokowi Jangan Ragu Usulkan Hak Angket
"Sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu apakah dia (Jokowi) melakukan kejahatan, kecurangan, seperti yang saya sebutkan tadi dilakukan Nixon di Amerika," ujar Syahganda.
Di sisi lain, Syahganda menilai hak angket juga perlu mendalami soal politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, politisasi tersebut berdampak sampai saat ini, khususnya meroketnya harga beras.
"Kemana berasnya, apakah itu bagian dari politisasi bansos, beras dibagikan jelang pemilu. Jadi ini harus diselidiki, yang punya kepentingan untuk menghadang bansos ini pasti cuma Jokowi dan aparatur yang sayang sama dia," ucap Syahganda.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Kepala Negara menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023. (Z-3)
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved