Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
HAK angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai juga perlu menyelidiki maksud pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menyampaikan mengetahui 'dalaman' dari partai politik (parpol). Pernyataan itu dikhawatirkan sebagai upaya menekan lawan politik.
"Apakah tanda-tanda kita lihat ini tanda ketika Jokowi mengatakan punya data seluruh data parpol-parpol ya, jangan macam-macam, data intelijen saya sudah pegang, kan itu perlu diselidiki oleh hak angket," kata Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Setrum-setrum, Angket Tersandera Kasus Hukum?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (10/3).
Syahganda menyinggung soal skandal watergate pada 1972. Richard Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang masih aktif kala itu terlibat dalam upaya penyadapan Partai Demokrat.
Baca juga : Pengamat: Parpol di Kabinet Jokowi Jangan Ragu Usulkan Hak Angket
"Sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu apakah dia (Jokowi) melakukan kejahatan, kecurangan, seperti yang saya sebutkan tadi dilakukan Nixon di Amerika," ujar Syahganda.
Di sisi lain, Syahganda menilai hak angket juga perlu mendalami soal politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, politisasi tersebut berdampak sampai saat ini, khususnya meroketnya harga beras.
"Kemana berasnya, apakah itu bagian dari politisasi bansos, beras dibagikan jelang pemilu. Jadi ini harus diselidiki, yang punya kepentingan untuk menghadang bansos ini pasti cuma Jokowi dan aparatur yang sayang sama dia," ucap Syahganda.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Kepala Negara menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023. (Z-3)
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved