Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
HAK angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dinilai juga perlu menyelidiki maksud pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah menyampaikan mengetahui 'dalaman' dari partai politik (parpol). Pernyataan itu dikhawatirkan sebagai upaya menekan lawan politik.
"Apakah tanda-tanda kita lihat ini tanda ketika Jokowi mengatakan punya data seluruh data parpol-parpol ya, jangan macam-macam, data intelijen saya sudah pegang, kan itu perlu diselidiki oleh hak angket," kata Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Setrum-setrum, Angket Tersandera Kasus Hukum?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu (10/3).
Syahganda menyinggung soal skandal watergate pada 1972. Richard Nixon sebagai Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik yang masih aktif kala itu terlibat dalam upaya penyadapan Partai Demokrat.
Baca juga : Pengamat: Parpol di Kabinet Jokowi Jangan Ragu Usulkan Hak Angket
"Sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu apakah dia (Jokowi) melakukan kejahatan, kecurangan, seperti yang saya sebutkan tadi dilakukan Nixon di Amerika," ujar Syahganda.
Di sisi lain, Syahganda menilai hak angket juga perlu mendalami soal politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, politisasi tersebut berdampak sampai saat ini, khususnya meroketnya harga beras.
"Kemana berasnya, apakah itu bagian dari politisasi bansos, beras dibagikan jelang pemilu. Jadi ini harus diselidiki, yang punya kepentingan untuk menghadang bansos ini pasti cuma Jokowi dan aparatur yang sayang sama dia," ucap Syahganda.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Kepala Negara menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023. (Z-3)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved