Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai partai politik yang masih jadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tak perlu ragu menentukan sikap politik hak angket DPR RI soal kecurangan pemilu. Menurutnya, perlu dipisahkan sikap untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 dengan dukungan ke pemerintah melalui menteri-menteri yang masih ada di kabinet.
"Mereka punya perhitungan politik memang tidak mudah. Idealnya menurut saya kepentingan hak angket itu untuk mengungkap kecurangan pemilu. Menteri-menteri dari parpol bisa tetap bekerja menuntaskan sisa kerja yang enggak lama lagi. Jadi linear saja enggak masalah," kata Aditya saat dihubungi, Minggu (3/3).
Dia memahami soal sikap parpol yang masih saling tunggu ihwal wacana hak angket. Perhitungan politik di apakah akan masuk pemerintahan selanjutnya juga menjadi salah satu faktor yang jadi pertimbangan.
Baca juga : Rakyat Mesti Bersatu Kawal Hak Angket
"Bisa juga parpol menunggu pengumuman resmi KPU nanti supaya positioning lebih jelas," kata dia.
Aditya menegaskan salah satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket DPR. Untuk itu, dia mendorong agar parpol bisa segera memberikan sikap politik terhadap hak angket.
"Kebijaksanaan pimpinan parpol tentu sangat ditunggu. Desakan dari publik sudah banyak untuk hak angket dan diharapkan bisa didengar," kata Aditya. (Mal/Z-7)
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved