Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai partai politik yang masih jadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo tak perlu ragu menentukan sikap politik hak angket DPR RI soal kecurangan pemilu. Menurutnya, perlu dipisahkan sikap untuk menguak kecurangan Pemilu 2024 dengan dukungan ke pemerintah melalui menteri-menteri yang masih ada di kabinet.
"Mereka punya perhitungan politik memang tidak mudah. Idealnya menurut saya kepentingan hak angket itu untuk mengungkap kecurangan pemilu. Menteri-menteri dari parpol bisa tetap bekerja menuntaskan sisa kerja yang enggak lama lagi. Jadi linear saja enggak masalah," kata Aditya saat dihubungi, Minggu (3/3).
Dia memahami soal sikap parpol yang masih saling tunggu ihwal wacana hak angket. Perhitungan politik di apakah akan masuk pemerintahan selanjutnya juga menjadi salah satu faktor yang jadi pertimbangan.
Baca juga : Rakyat Mesti Bersatu Kawal Hak Angket
"Bisa juga parpol menunggu pengumuman resmi KPU nanti supaya positioning lebih jelas," kata dia.
Aditya menegaskan salah satu jalan untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu bisa melalui jalan hak angket DPR. Untuk itu, dia mendorong agar parpol bisa segera memberikan sikap politik terhadap hak angket.
"Kebijaksanaan pimpinan parpol tentu sangat ditunggu. Desakan dari publik sudah banyak untuk hak angket dan diharapkan bisa didengar," kata Aditya. (Mal/Z-7)
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved