Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENELITI Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan surat berisi desakan pada para ketua umum (ketum) partai politik (parpol), merupakan dukungan dari elemen masyarakat sipil pada parpol. Tujuannya agar hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu 2024, bisa digulirkan di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.
Seperti diberitakan, sebanyak 50 tokoh yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi hingga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada para ketua umum partai politik untuk mendorong pengajuan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Surat itu ditujukan kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono.
"Saya pikir dukungan berbagai elemen tokoh masyarakat sipil adalah bagian dari upaya memberikan dukungan moral agar para parpol yang memiliki inisiatif hak angket bisa lebih terpacu lagi menggulirkannya di DPR," ujar Wasisto ketika dihubungi, di Jakarta, Senin (11/3).
Baca juga : Masyarakat Sipil Dorong DPR Realisasikan Hak Angket
Saat ditanya apakah dukungan itu sekaligus menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam memperbaiki kondisi demokrasi, Wasisto mengatakan dukungan itu sekaligus bentuk ketaatan masyarakat sipil terhadap konstitusi. Partai politik, ujar Wasisto, merupakan perwakilan masyarakat di parlemen.
"Saya pikir berbagai tokoh masyarakat sipil tahu dan taat konstitusi bahwa hanya parpol yang punya kursi DPR, itu dapat menggulirkan hak angket," imbuhnya.
Tokoh masyarakat yang mengirimkan surat tersebut terdiri atas aktivis, akademisi, hingga mantan pimpinan KPK, antara lain Bivitri Susanti, Usman Hamid, Faisal Basri, dan Fatia Maulidiyanti, kemudian Saut Situmorang, Agus Sunaryanto, serta Haris Azhar.
Baca juga : Dibutuhkan Komitmen Kuat Parpol Gulirkan Hak Angket
Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR RI, pekan lalu, sejumlah anggota dewan telah menyuarakan soal hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Usulan itu disampaikan oleh tiga anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024. Namun, hingga saat ini fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan dari parpol belum secara resmi membuat hak angket tersebut.
Hak angket membutuhkan 25 tanda tangan anggota DPR minimal berasal dari dua fraksi yang berbeda. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Wacana soal hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu pertama kali dilontarkan Calon Presiden dari koalisi PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan ada dugaan kecurangan dan penggunaan fasilitas negara dalam pemilu 2024. (Ind/Z-7)
Daun kelor kering sebanyak 100 gram diketahui mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi daripada yoghurt, vitamin A yang 7 kali lebih tinggi daripada wortel.
PENELITI Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional (PRBBOT) BRIN Suharmiati mengungkapkan khasiat ramuan tradisional Madura baik untuk kesehatan perempuan.
Potensi terjadinya gempa bumi serupa di Kabupaten Garut Jawa Barat dengan magnitudo lebih besar bisa terjadi karena lempeng Australia ada sepanjang selatan Pulau Jawa.
BRIN menggelar diskusi kelompok terarah (FGD) untuk mendapatkan gambaran soal masalah stunting terkini di Jawa Barat,
Ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkenalkan AI for Smart-X (AISX) sebagai pusat kolaborasi riset baru yang akan menjadi penggerak utama dalam pengembangan kecerdasan buatan
Kabupaten Bandung mencatatkan skor tinggi dalam berbagai pilar penting seperti pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, kelembagaan, inovasi dan teknologi.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved