Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBENTUKAN panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dinilai bisa menambah amunisi untuk mengusut kecurangan pemilu. Anggota fraksi partai NasDem Taufik Basari mengatakan pansus DPD mampu menambah kekuatan untuk DPR dalam upaya menggulirkan hak angket dan menyelidiki kecurangan pemilu dan pilpres.
Tobas juga menjelaskan pansus DPD bisa memberikan masukan kepada DPR RI selama proses pengguliran hak angket.
“Tapi secara mekanisme bahwa pansus DPD tidak berkaitan dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Karena paling tidak, barangkali ada temuan-temuan yang diajukan oleh DPR. Karena paling tidak, barangkali ada temuan-temuan yang didapatkan oleh DPD dan juga bisa menjadi bahan bagi kita ketika kita menjalankan hak angket ini,” kata Tobas, sapaan akrab Taufik kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).
Baca juga : Jangan Saling Tunggu, Pimpinan Fraksi di DPR RI Didesak untuk Bertemu Bahas Hak Angket
Secara khusus, Tobas mengatakan fraksi NasDem tegas mendukung dan tetap memperjuangkan hak angket pemilu agar bisa terlaksana. Hal itu, lanjut Tobas, ditunjukkan dengan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Fraksi NasDem untuk membahas mengenai hak angket bersama para pakar hari ini.
“Yang jelas saat ini fraksi NasDem sangat serius. Kita sedang mempersiapkan dua hal. Pertama penguatan terhadap substansi dari hak angket. Karena itulah pada hari ini membuat FGD, mengundang para pakar untuk mendapatkan masukan. Tadi sudah terselenggara. Ada bung Jeirry, Bivitri, Chusnul dan Ray untuk memberikan masukan dan memperkuat apa yang sedang kami siapkan,” ujar Tobas.
Dia juga berharap wacana untuk menggulirkan hak angket tidak sekadar gimik politik. Dia mengatakan hak angket harus segera direalisasikan. Karena itu, ia mengatakan substansi dari hak angket itu perlu didiskusikan dengan matang dan memuat argumentasi yang kuat.
“Jangan sampai hak angket hanya jadi gimik karena substansinya zonk, enggak ada atau kita nggak kuat argumentasinya,” kata dia. (Dis/Z-7)
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar pelepasan pegawai purna tugas, alih tugas, dan pensiun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada institusi.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved