Berita Terbaru Hak Angket Hari Ini

Ganjar Gulirkan Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu, Presiden : Itu Hak Demokrasi

Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi

Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu

Rencana calon presiden Ganjar Pranowo yang mengusulkan partai pengusungnya mengajukan hak angket atau interpelasi di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024 disambut baik.

Interpelasi Jadi Rujukan Awal untuk Pemakzulan Jokowi

KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.

Daulat Rakyat atas Isu Pemakzulan Presiden

Dinamika dan gejolak perdebatan di seputar isu pemakzulan presiden yang diprakarsai Petisi 100 dan Poros Transisi Nasional akhir-akhir ini intensitasnya semakin meningkat.

Bermodal Putusan MKMK, Fraksi PDIP Dorong Hak Angket Skandal Hakim MK

ANGGOTA Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu memastikan tetap mendorong hak angket skandal hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bergulir di DPR.

Putusan MKMK Buka Celah Gunakan Hak Angket

Keputusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman berpeluang membuka kesempatan bagi sel-sel kekuatan politik PDIP dan fraksi partai lain di parlemen untuk menggunakan hak angket.

Politisi Gerindra Sebut Hak Angket tidak Berlaku Pada Lembaga Yudikatif

Partai Gerindra Habiburokhman menyindir langkah Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu

Putusan MKMK Jadi Kunci Kembalikan Muruah Mahkamah Konstitusi

KOORDINATOR Komite Pemilih Indonesia (TePI Indonesia) Jeirry Sumampow menilai sah atas wacana hak angket untuk menyelesaikan masalah di tubuh MK, lebih efektif untuk mendorong agar MKMK

Pengamat Menilai Isu Wacana Hak Angket akan Dibiarkan Bergulir

Wacana peggunaan hak angket oleh DPR untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres dan cawapres dinilai akan dibiarkan

Jokowi Terancam Dimakzulkan Imbas Putusan MKMK

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) disebut dapat menjadi pintu masuk bergulirnya hak angket DPR

KIM Ajak Publik Jaga Kondusifitas di Tengah Wacana Pemakzulan

TIM juru bicara Koalisi Indonesia Maju (KIM) Herman Khaeron mengatakan semua pihak untuk bisa bersama menjaga kondusifitas persatuan dan kesatuan bangsa.

Wacana Hak Angket DPR Disebut Jalan Masuk Pemakzulan Jokowi

Wacana hak anget DPR akan putusan MK dinilai menjadi jalan masuk pemakzulan Presiden Joko Widodo.

PDIP Usul DPR Gunakan Hak Angket Sikapi Nepotisme di MK

Masinton bahkan menyebutkan telah terjadi penyelundupan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Wacana Hak Angket DPRD Akibat Pembatalan ITF, Heru : Boleh Saja Namanya Demokrasi

Menurut dia, hak angket merupakan hak DPRD dalam rangka menjalanlan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

PDIP Tegaskan Hak Angket Pembatalan ITF tidak Perlu

“Bahwa ada miskomunikasi kenapa muncul RDF (refuse derived fuel) tanpa dikomunikasikan, itu dipertanyakan lalu dilanjutkan dengan rapat-rapat berikut. Bukan langsung, hak angket gitu lho."

Usut Transaksi Janggal Rp349 Triliun, Usulan Hak Angket Siap Dibahas Per Fraksi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan usulan hak angket masih akan dibahas dalam rapat internal Komisi III terlebih dulu.

Fraksi Demokrat Dorong Hak Angket Aliran Duit Rp349 Triliun di Kemenkeu

ALIRAN dana mencurigakan senilai Rp349 triliun dari praktik pencucian uang seperti yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya diakui oleh Kemenkeu. Usulan hak angket menguat.

Soal Transaksi Mencurigakan Rp349 T, Pakar : Harus Lewat Hak Angket atau Pansus DPR

"Harus dituntaskan lewat hak angket DPR atau pembentukan pansus, sehingga masalah jadi terang benderang dan langkah pembersihan di internal Kemenkeu jadi lebih cepat,"

Komisi III Suarakan Lagi Hak Angket Menyikapi Polemik Rp349 Triliun

KOMISI III DPR kembali menyuarakan hak angket menyikapi polemik transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai lebih dari Rp349 triliun.

DPR Berpeluang Gunakan Hak Angket Sikapi Transaksi TPPU Rp349 Triliun

DPR berpeluang menggunakan hak angket pada kasus transaksi mencurigakan senilai lebih dari Rp349 triliun.

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok

Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia

Menuju Sistem Pangan Bermartabat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia