Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
“Kami mohon berkenan dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV yang terhormat, dalam mempelajari dan mempertimbangkan pagu indikatif ini," kata Menteri Siti.
Salah satu alasan penolakan ialah tidak masuknya Tap MPRS/XXV/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.
DPR memandang jeda waktu tiga tahun dari Pemilu serentak 2024 dibutuhkan untuk memaksimalkan pilkada.
Website resmi DPR RI, dpr.go.id diduga diretas. Hal itu diketahui setelah sebuah akun Twitter bernama Aninymous menyatakan bahwa akun telah diretas sebagai bentuk penolakan pada RUU HIP
BUMN-BUMN yang diberi dana talangan akan kesulitan menjalankan bisnis mereka karena terbebani kewajiban yang harus dibayar ke pemerintah.
"Jumlah tersebut setara dengan 5,65% dari total APBD awal tahun 2020," tutur Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavian.
Hal itu karena ada laporan BPK pada DPR yang mengatakan bahwa ada beberapa poin yang mengindikasikan penggunaan anggaran tidak efektif pada kedua lembaga tersebut.
Dasco menilai, keputusan pemerintah Arab Saudi itu sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia yang memilih tidak mengirimkan jamaah haji pada tahun ini.
Komisi I DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada RAPBN TA 2021 sebesar Rp 77 miliar.
Kamrussamad menilai semangat kemakmuran rakyat tidak terlihat dalam pasal-pasal UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Prima Gandhi menilai sektor hulu dan hilir harus dapat diselesaikan secara bersama, agar produksi melimpah tidak terhambat pemasaran, begitu pula sebaliknya.
Puan menegaskan Indonesia harus bisa segara pulih pascaterdampak pandemi covid-19.
Salah satu reformasi sistem penganggaran dalam RAPBN 2021 ialah menekan program kementerian/lembaga dari 428 menjadi hanya 102.
Protokol kesehatan dan ekonomi harus berjalan seiringan agar masyarakat bisa beraktifitas kembali dengan aman dan produktif.
Ini sangat jarang negara-negara di dunia punya mekanisme check and balance yang cukup seimbang seperti di Indonesia yang demokratis.
Penambahan anggaran di tahun yang akan datang terutama melihat target Kementerian Pertanian jadi tidak hanya realisasi program atau proyek.
Salah satunya, sudah disepakati pasal mengenai Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP untuk dihapus.
Lantaran RUU tersebut merupakan inisiatif DPR, Mahfud menyatakan kelanjutannya berada di tangan parlemen bukan pada pemerintah.
Menurut Amir, risiko utang luar negeri berkaitan juga pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebab, pada awal penerapan PSBB nilai tukar rupiah melemah.
Anggota DPR meminta BUMN tersebut untuk hati-hari, karena Komisi VI DPR RI telah mengantongi daftar BUMN-BUMN yang bermasalah sejak sebelum terjadinya pandemi Covid-19.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved