Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
DUKUNGAN atas kinerja Kementerian Pertanian (Kementan), terus mengalir dari seluruh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Mereka memberikan apresiasi terhadap kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan terutama ketika pandemi korona.
Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid dari Partai Gerindra mengatakan dibutuhkan penambahan anggaran di tahun yang akan datang terutama melihat target Kementan jadi tidak hanya realisasi program atau proyek.
"Kami di sini mendukung penuh, semangat Pak Mentan yang sangat luar biasa ini. Sehingga kedepannya tinggal mengoptimalkan anggaran," ucap anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid saat Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Kementan pada Selasa (23/6).
Khaild juga menegaskan, yang terpenting adalah output dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan melalui kegiatan dan agenda kongkrit. Sehingga, jelas terukur terhadap setiap pengeluaran anggaran.
"Semangat ini harus terimplementasi, jangan sampai tidak paralel dengan rekan-rekan kedirjenan," katanya.
Hal senada juga dinyatakan, Sigit Sosiantomo, anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan mendukung penuh penambahan anggaran pertanian, bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
"Paparan Pak Mentan, memperlihatkan bentuk perjuangan terhadap petani. Kami mendukung anggaran Kementan, lebih besar lagi ke depannya," terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riezky Aprilia secara lantang menegaskan bahwa pasca Covid-19 salah satu sektor yang wajib diselamatkan adalah Pertanian. Dia meyakini pemikirannya sama dengan, seluruh rekannya yang duduk di Komisi IV.
"Kami Komisi IV, juga yakin selama bapak (Mentan) serius dalam menangani masalah ketahanan pangan ini, maka tidak akan ada permasalahan yang dialami oleh petani di seluruh Indonesia. Saya tegaskan, hanya sektor pertanian yang paling mungkin diselamatkan ," katanya.
Sementara itu, Hasan Aminnuddin yang juga anggota Komisi IV DPR RI mengatakan secara nyata optimisme terus digelorakan Kementan terkait ketersediaan pangan.
"Apresiasi terhadap Kementan, yang menjadi wadah ketahanan pangan sehingga membangun kepercayaan masyarakat, melawan kelaparan. Dibuktikan, dengan seluruh wilayah Indonesia yang mampu memproduksi (pangan)," jelasnya. (OL-09)
Penguatan sektor persusuan mendukung program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui
(Kementan) menyampaikan alasan harga pupuk dunia melonjak. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan hal itu terjadi akibat beberapa faktor
Salah satu upaya tertuang dalam acara Pelepasan Ekspor dan Business Matching pada kegiatan PADI 2025 di Agro Center Soropadan, Temanggung, Jawa Tengah.
Pemerintah menetapkan harga ayam ras hidup (livebird) minimum Rp18.000/kg berlaku nasional mulai 19 Juni 2025 untuk melindungi peternak dari kerugian.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan nasional melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved